Connect with us

Bontang

Salam Kembali Sindir Insentif Nakes yang Nunggak

Published

on

BEKESAH.co- Anggota Komisi II, Nur Salam kembali menyinggung soal insentif tenaga kesehatan (nakes) yang belum terbayar mulai Januari hingga saat ini.

Dirinya menyesalkan, sebab anggaran refocousing yang dilakukan pemerintah tidak memprioritaskan insentif nakes.

Padahal, refocousing itu dilakukan diperuntukkan menangani pandemi Covid-19 Bontang, pun termasuk insentif para nakes yang telah berjuang di garda terdepan menangani pasien Covid.

Dirinya pun mempertanyakan kemana anggaran refocousing sebesar puluhan miliar itu disalurkan.

Advertisement

“Kalau dianggarkan di perubahan, apa gunanya refocousing kalau insentif tenaga kesehatan belum dibayarkan,” katanya saat rapat kerja bersama pemkot Bontang di Gedung Paripurna DPRD, Selasa (29/6/2021).

Dikatakan Salam, jangan sampai di tingkat TAPD ada unsur kesengajaan tidak mengalokasikan anggaran insentif. Pasalnya sudah jelas diaturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 pasal 9 dan 10.

“Sebagai mitra Komisi II, saya akan pantau terus pembayaran insentif nakes. Mereka yang berjibaku selama pandemi Covid-19,” terangnya.

Sementara itu, Ketua TAPD Bontang, Aji Erlynawati mengatakan anggaran yang di-refocousing sebesar Rp 30 miliar, bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Advertisement

Dana tersebut digunakan untuk penanganan Covid-19, tenaga kesehatan dan posko yang ada di setiap kelurahan.

Hanya saja, alasan pihaknya tidak mengalokasikan dana untuk insentif nakes karena belum punya pegangan seberapa besar nilai insentif yang harus diberikan kepada nakes.

Setidaknya dari laporan yang diterima dari Dinas Kesehatan, jika mengikuti aturan dari Menteri Keuangan, maka pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran yang mencapai Rp 25 miliar untuk pembayaran insentif selama setahun.

“Jumlahnya melampaui anggaran refocousing yang tersedia,” jelas Aji.

Advertisement

Penulis : Maimunah Afiah

Baca Juga  Bahas Isu Penting 4 Kepala Dinas di Bontang Mangkir, DPRD Ancam Gelar Hak Interpelasi ke Pemerintah