Bontang
DPRD Minta PKT Bangun Jalur Evakuasi bagi Warga Guntung
BEKESAH.co, BONTANG – Wakil ketua DPRD Bontang, Agus Haris meminta agar PKT membangun jalur evakuasi bagi warga Guntung.
Jalur evakuasi ini sangat diperlukan jika suatu saat nanti terjadi insiden seperti ledakan pabrik.
Saat ini akses utama di Kelurahan Guntung, menurutnya masih bersinggungan dengan wilayah industri.
Jalur itu disebut kurang aman apabila terjadi bencana industri.
Meski pasca ledakan pabrik kaltim 5, tak banyak berdampak warga setempat. Tetapi hal seperti itu perlu diantisipasi dari sekarang sebelum terjadi insiden yang lebih besar.
“Harus ada itu jalur aman yang disediakan Pemkot dan perusahaan. Infonya pemkot sudah merencanakan itu jadi tinggal kita dorong,” kata Agus Haris saat dikonfirmasi, Selasa (26/7/2022).
Politisi Gerindra ini juga menambahkan, perusahaan juga perlu melakukan sosialisasi kemasyarakat jika terjadi kondisi darurat.
Serta ada pemenuhan kebutuhan vitamin tambahan bagi masyarakat yang terkena dampak.
“Saya yakin perusahaan sudah punya program baik yang menyentuh masyarakat. Hanya tinggal ditingkatkan saja sosialisasinya,” sambungnya.
Dikonfirmasi terpisah Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Anwar Nurddin mengatakan, anggaran untuk membuat jalur pintu masuk Kelurahan Guntung sudah tersedia.
Diketahui anggaran yang sudah disiapkan sekira Rp 900 juta baik itu untuk pembukaan lahan terlebih dahulu.
Sementara untuk pembangunan jalan beton rencananya akan meminta bantuan dari perusahaan.
Saat ini hanya tinggal menunggu kepastian pemilik lahan yang ingin menghibahkan tanahnya untuk jalan.
“Dana sudah siap. Kita nunggu saja ini pembuatan surat kesepakatan antara Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara dan pemilik lahan. Baru proyek itu bisa berjalan,” kata Anwar.
Jalan nantinya terletak didekat Hotel Equator dengan panjang sekira 800 Meter. Pihak PT PKT juga akan membantu pembangunan jembatan.
PUPRK Bontang menunggu hingga Agustus 2022. Jika belum ada realisasi sesuai jadwal waktu yang ditetapkan, maka akan diundur.
“Kalau lewat Agustus pasti waktunya tidak cukup. Karena tinggal persetujuan warga saja,” pungkasnya.
Penulis: Maimunah Afiah
