Connect with us

Bontang

Dewan Ini Tolak Kapal Swasta yang Mau Layani Rute Bontang-Mamuju

Published

on

BEKESAH.co, Bontang – Wacana rute baru pelayaran kapal Bontang-Mamuju diharapkan bisa segera terealisasi. Pasalnya, kabar ini sudah lama dinantikan warga yang berasal dari Sulawesi Barat (Sulbar).

“Kapal yang sudah dijanjikan agar dapat dipenuhi. Jangan sampai kami terus menunggu karena merasa disisihkan ketika kapal ke daerah lain sudah ada,” ungkap Ketua Komisi III Amir Tosina saat ditemui di Sekretariat Dewan, Selasa (30/8/2022).

Legislator Gerindra itu mengatakan, setelah ada wacana terkait rute tersebut banyak kapal swasta yang bermunculan namun masyarakat menolak dengan alasan harga tiket penumpang lebih mahal jika dibandingkan dengan kapal Pelni.

Padahal sebelumnya Wali Kota Bontang telah menyampaikan langsung bahwa sudah dilakukan pembahasan Memorandum of Understanding (MoU) terkait kerjasama alur kapal.

Advertisement

“Jangan sampai kapal swasta itu membebankan masyarakat karena notabenya pasti harga tiketnya mahal jadi bagaimanapun kapal Pelni itu tetap diutamakan sesuai dengan kemampuan masyarakat,” jelasnya.

Jika alasan panjang dermaga pelabuhan di Sulbar yang dinilai tidak sesuai dengan ukuran kapal Pelni. Diketahui panjang kapal pelni sekitar 90 meter sementara dermaga Mamuju hanya 60 meter.

“Saya sudah konfirmasi dengan pemerintah di Mamuju, apakah benar pelabuhan di Mamuju itu tidak memungkinkan dan jawaban dari pemerintah di sana bahwa di Mamuju ternyata ada lima pelabuhan dan nanti bisa disesuaikan mana yang pas,”kata Atos

“Masyarakat sudah tidak sabar lagi maka Bupati Mamuju akan berkunjung untuk memberi pemahaman bahwa sebenarnya pemerintah sudah siap untuk menyiapkan pelabuhan kapal Pelni,” sambungnya.

Advertisement

Disinggung terkait penentuan kapal Pelni atau swasta yang akan beroperasi. Kata Amir Tosina, hal itu sudah ditentukan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

Baca Juga  Layanan Uji KIR di Bontang Beroperasi Kembali, Segini Tarifnya

“Itu sudah menjadi haknya KSOP, karena itu ranah mereka dan yang tau standar operasionalnya. Kalau bisa kapal Pelni yang beroperasi,” pungkasnya.

Penulis : Ahmad Nugraha

Advertisement