Kaltim
Problematika Status Sertifikat Bangunan, DPRD Kaltim Fasilitasi Penyelesaian Kasus Perumahan Korpri Loa Bakung
BEKESAH.co, Samarinda -Komisi II DPRD Kaltim fasilitasi pengaduan masyarakat atas kasus perubahan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) menjadi Sertifikat Hak MIlik (SHM) warga perumahan Korpri Loa Bakung Kota Samarinda.
Ratusan warga yang tergabung dalam forum Perempuan Peduli Perumahan Korpri Loa Bakung Samarinda (FPPPKLB) tampak memenuhi ruang rapat DPDRD Kaltim yang dipimpin oleh Anggota Komisi II DPRD Kaltim dan turut menghadiri Kepala BPKAD Kaltim.
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Sapto Setyo Promono mengungkapkan pertemuan kali ini belum membuahkan hasil pasti atas keluan masyarakar Perumahan Korpri Kota Samarinda. Hal ini dikarenaka masih ditemukannya perbedaan sudut pandang peraturan yang berlaku antara kedua bela pihak.
“Akan ada pertemuan lanjutan untuk membahas persoalan peningkatan sertifikat dari HGB menjad SHM,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Sapto mengatakan perlunya keterlibatan Badan Pertanahan Negara (BPN), untuk menjawab persoalan sertifikat yanng pelik ini. Termasuk mengenai alih fungsi status lahan agar tidak melenceng dari aturan.
“Termasuk pihak lainnya sepertikejaksaan yang bisa meberikan rekom hingga aturan dari Kemendagri,” katanya.
Diketahui, persoalan ini sudah berlangsung kurang lebih sepuluh tahun lamanya. Perumahan Korpri yang dulunya merupakan kawasan yang sebelumnya di rencakan akan dijadikan sebagai bandara ini, akhirnya dijadikan perumahan.
Atas kepurtusan tersebut Pemprov Kaltim mengajak Korpri Kaltim untuk menindak lanjuti. Sehingga, Korpri Kaltim mencari developer untuk pembangunan perumahan yang status kreditnya menggunakan Bank BTN.
Atas persoalan tersebut, Sapto dengan tegas meminta dalam penyelesaian persoalan ini jangan gegabah dalam mengambil keputusan yang berujung melanggar hukum.
“Nah ini memang harus kita pilah-pilah, gak boleh gegabah ya,” pungkasnya.
Penulis : Putri
