Kutim
Permudah Masyarakat untuk Dapat Layanan Tebus Obat, Dewan Desak Pemkab Kutim Kerjasama dengan Perusahaan Farmasi
BEKESAH.co, Kutim – Komisi D DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memberikan satu lagi catatan kepada Pemkab Kutim, terkait dengan masalah layanan kesehatan. Dalam hal ini berkaitan dengan fasilitas penebusan obat obatan bagi pasien atau masyarakat pada umumnya.
Selama ini, Dewan masih sering menerima keluhan dari masyarakat soal mereka kesulitan untuk mengakses layanan tebus obat. Artinya, harus menebus obat di tempat lain dan bukan di puskesmas atau rumah sakit (RS) yang ia datangi untuk menjalani pemeriksaan.
Hal ini dibenarkan oleh Anggota Komisi D DPRD Kutai Timur dari Partai PKS Agusriansyah Ridwan. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur utamanya dari Dinas Kesehatan.
“Kami masih sering menerima aduan dari masyarakat soal layanan penebusan obat yang sulit. Artinya, saat seseorang memeriksakan kondisi kesehatan di faskes A, mereka untuk menebus obatnya harus di tempat lain. Nah, kan ini menyulitkan mereka juga, harus bolak balik,” ujar dia.
Menurut politisi dari PKS ini, saat ini Dinas Kesehatan (Dinkes) ataupun BPJS hanya bekerjasama dengan perusahaan farmasi untuk memberikan obat obatan di faskes yang ada di Kota, seperti Sangatta. Hal ini sangat menyulitkan bagi masyarakat yang tinggal dipedalaman ataupun Desa Desa.
Ia meminta kepada Pemkab agar menjalin MoU dengan perusahaan farmasi agar bisa menyediakan obat obatan di faskes yang berada di tingkat Desa. Artinya, kerjasama dengan perusahaan farmasi itu bisa dilakukan disemua level fasilitas kesehatan. Sehingga, semua masyarakat baik yang berada di Desa maupun Kota bisa mengakses layanan yang sama soal tebus obat.
“Harusnya Pemkab itu meneken MoU dengan perusahaan farmasi untuk pengadaan obat obatan di semua level faskes. Nggak hanya di Kota aja, tetapi juga di pedalaman, pedesaan dan lain sebagainya. Jadi, semua masyarakat bisa mendapat pelayanan yang sama soal penebusan obat obatan,” pintanya.
Lebih lanjut ia berharap, Pemkab Kutai Timur bisa segera bergerak cepat untuk mengatasi masalah ini dan menjadikannya sebagai prioritas. Tujuannya hanya satu yakni memberikan kemudahan masyarakat untuk mendapat layanan kesehatan yang mudah dan memadai. (*)
Penulis : Maimunah Afiah
