Bontang
Agus Haris Soroti Pembebasan Lahan Seluas 704 Hektare di Bontang Lestari, Dilakukan Diam-diam
BEKESAH.co, Bontang – Wakil Ketua DPRD Kota Bontang, Agus Haris, menyampaikan keprihatinannya ihwal pembebasan lahan seluas 704 hektare di Loktunggul, Bontang Lestari yang terkesan ditutup-tupi demi kepentingan investasi.
Menurutnya, Pemkot Bontang tidak mengawal proses pembebasan lahan dengan baik, sehingga harga tanah milik warga yang disepakati menjadi sangat murah. Berkisar belasan hingga puluhan ribu per meter.
“Sangat murah ditaksirnya. Kasihan warga di sana. Kami harus tahu lokasinya seperti apa, ada permukiman atau tidak, dan seperti apa komitmen mereka soal kesejahteraan masyarakat yang dibebaskan lahannya,” ujar Agus Haris melalui sambungan telepon pada Sabtu (15/6/2024).
Dia mengatakan, investasi memang sangat dibutuhkan untuk pembangunan sebuah daerah, tetapi harus memenuhi keadilan masyarakat baik di awal maupun dalam proses perjalanannya sebuah kegiatan investasi berlangsung.
“Karena yang perlu kita ingat bahwa investasi itu datang bukan semata-mata membawa perbaikan ekonomi masyarakat, tapi juga mereka mendistribusikan risiko. Risiko ekonomi, sosial dan lingkungan,” bebernya.
Untuk itu lanjut dia, komunikasi seperti ini yang wajib dibutuhkan antara semua pihak. Baik eksekutif maupun legislatif. “Jangan begitu terjadi masalah baru DPRD disoroti kenapa ini luput dari pengawasan,” katanya.
Ia juga mengingatkan, jangan sampai kejadian serupa pada 2015, saat pembebasan lahan untuk pembangunan PLTU PT Graha Power Kaltim (GPK), yang membuat warga kesulitan mengakses jalan lantaran akses jalan yang buruk kembali terulang. “Kami sangat kecewa jika informasi tersebut benar. Kami cukup menjadikan pengalaman tahun 2015 itu,” tuturnya.
Agus Haris merasa kecewa karena pihak terkait dalam hal ini PT Kawasan Industri Bontang tidak berkomunikasi dengan baik dengan DPRD tentang berjalannya tahapan ini. “Kami sangat menyesalkan pola komunikasi kurang baik dari semua pihak dengan adanya kegiatan tanpa memberitahukan kepada DPRD Bontang sebagai lembaga perwakilan rakyat,” jelasnya.
Lebih lanjut Politisi Gerindra ini mengatakan, setelah Idul Adha, pihaknya berencana memanggil beberapa pihak, seperti Lurah Bontang Lestari, Camat Bontang Selatan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Bapelitbang, Dinas Permukiman, dan PT. Kawasan Industri Bontang untuk meminta penjelasan mengenai proses pembebasan lahan dan nasib warga yang terdampak.
“Kami akan melakukan pemanggilan, meminta penjelasan soal nasib masyarakat seperti apa nantinya,” tegasnya. (*)
Penulis : Sadly Jaya
