Connect with us

Kaltim

Isran Noor Tolak Tawaran Masuk Kabinet Prabowo, Fokus di Pilkada Kaltim 2024

Published

on

BEKESAH.co – Mantan Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, menolak tawaran dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk bergabung dalam kabinetnya. Isran Noor lebih memilih meminta dukungan dari Partai Gerindra untuk Pilkada Kaltim 2024 daripada menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran.

Isran Noor mengungkapkan bahwa Prabowo Subianto memintanya untuk memilih posisi menteri yang diinginkan. Pernyataan ini disampaikan Isran Noor pada dua kesempatan berbeda: pertama, pada Kamis, (25/4/2024), saat menerima surat dukungan dari Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Ummu Qura di Balikpapan, dan kedua, saat mengembalikan berkas pendaftaran bakal calon gubernur ke DPD Partai Gerindra Kaltim.

Sebulan sebelumnya, Isran Noor menerima langsung dukungan dari Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Ummu Qura. Ia menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada dirinya dan Hadi Mulyadi, serta menekankan bahwa dukungan ini menunjukkan bahwa masyarakat Kaltim masih menginginkannya sebagai gubernur.

Isran Noor menyatakan bahwa ia tidak akan maju jika tidak ada dukungan dari masyarakat Kaltim, karena menurutnya hanya akan menghabiskan energi dan tenaga jika masyarakat menginginkan figur lain. “Menjadi gubernur itu tanggung jawab, karena itu amanah dari Allah. Jika tidak sanggup, maka jangan dijalankan,” ujarnya.

Advertisement

Dalam kesempatan tersebut, Isran Noor juga mengakui bahwa kemenangan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih memberikan kesempatan baginya untuk masuk dalam kabinet. Namun, ia menegaskan keinginannya untuk tetap mengabdi di Kalimantan Timur. “Untuk jadi menteri, saya mungkin bisa. Tapi saya bilang kepada Pak Prabowo, terima kasih banyak, namun saya masih ingin mengabdi di Kaltim, tanah kelahiran saya,” kata Isran Noor.

Pada kesempatan kedua, di Kantor Sekretariat DPD Partai Gerindra Kaltim, Selasa (21/5/2024), Isran Noor menegaskan bahwa ia masih memiliki urusan yang belum selesai dengan masyarakat Kaltim sejak lima tahun lalu. Tawaran untuk masuk ke kabinet Prabowo-Gibran kembali muncul, tetapi Isran Noor tetap memilih untuk menyelesaikan tugasnya di Pemprov Kaltim.

Baca Juga  Konflik Staff vs Sektetaris PTSP Bontang, Basri: Ini yang Bikin Masyarakat Sulit Buat Izin

“Beberapa waktu lalu bertemu Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Kesimpulannya, mohon maaf Pak Presiden, saya memilih jadi gubernur lagi,” kata Isran Noor. “Lima tahun lalu, urusan saya belum selesai. Maka urusan itu akan saya tuntaskan,” tambahnya.

Isran Noor juga mengungkapkan bahwa Prabowo menawarinya posisi menteri. “Pak Isran boleh pilih posisi menteri, tetapi saya bilang, yang penting Gerindra dukung saya,” ujarnya.

Advertisement

Saat ditanya media tentang pertemuannya dengan Prabowo di Jakarta, Isran Noor hanya tertawa dan menjawab singkat, “Ngomongin apa ya? Hehehe.”

Informasi dari orang terdekat dan kolega Isran Noor mengonfirmasi bahwa mantan Bupati Kutai Timur ini memang bertemu dengan Prabowo di Jakarta. Kedekatan antara Prabowo dan Isran Noor sudah terjalin lama, sejak tahun 2006 saat Prabowo hadir di pelantikan Isran sebagai Wakil Bupati Kutai Timur.

Lima tahun lalu, pada Pilkada Kaltim 2018, Prabowo Subianto memberikan mandat kepada Isran Noor untuk maju bersama Hadi Mulyadi. Kedekatan ini menunjukkan bahwa Partai Gerindra kemungkinan besar akan mengusung Isran Noor pada Pilkada Kaltim 2024. Namun, hingga saat ini, Partai Gerindra belum menentukan siapa yang akan diberi mandat.

Pengamat politik Kaltim, Budiman Chosiah, menyatakan bahwa kedekatan antara Prabowo dan Isran Noor membuka kemungkinan Isran menjadi menteri. Namun, jika isu ini benar, Isran Noor kemungkinan besar akan diusung oleh Partai Gerindra dan tinggal mencari satu partai lagi untuk mencapai ambang batas syarat pencalonan karena memiliki 10 kursi di parlemen Kaltim.

Advertisement

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016, partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki minimal 20 persen dari jumlah kursi DPRD, atau 25 persen akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu DPRD untuk bisa mengusung kandidat di Pilkada. Artinya, untuk bisa mengusung calon gubernur, partai atau gabungan partai minimal harus memiliki 11 kursi DPRD Kaltim. (*)

Baca Juga  Terkendala Administrasi, Pemkot Baru Setor 72 Pesen Dana Pengamanan Pilkada ke Polres Bontang

Penulis : Redaksi

atau dapatkan update informasi Bekesah.co seputar Bontang dan Kalimantan Timur dengan bergabung di Whatsap grup ini. Cukup klik link di bawah ini

https://chat.whatsapp.com/L4DcfLR9YvdDkNKiF2cCPG

Advertisement