Bontang
Neni Janji Ubah Perwali Bansos Demi Muluskan Program Beasiswa Pelajar Rp1 Juta Tiap Tahun
BEKESAH.co, Bontang – Neni Moerniaeni menjanjikan untuk merubah Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 27 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Walikota nomor 6 tahun 2018 tentang cara pemberian dan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jika terpilih menjadi Walikota Bontang periode mendatang.
Hal ini disampaikan Neni Moerniaeni kepada awak media ketika ditanya soal program prioritas biaya pendidikan, Rp1 juta per 1 anak pada Kamis (06/06/2024) setelah mengisi acara diskusi berjudul ”Pendidikan Peduli Kesehatan” bertempat di Kreatif Muhammadiyah Boarding School (KMBS).
Pasalnya, peruntukan bantuan kepada siswa-siswi tingkat sekolah dasar (SD), dan sekolah menengah pertama (SMP) sederajat, bakal mengacu pada perwali tentang dana hibah dan bantuan sosial. Tapi hal ini sulit terwujud jika skema pelaksanaanya setiap tahun karena dalam Perwali itu hanya diperbolehkan tiap per 2 tahun.
”Nanti bunda yang rubah ya, ” katanya pada wartawan.
Selain itu, lanjut Neni 1 rumah 1 sarjana diperuntukkan untuk keluarga miskin atau kurang mampu juga menjadi program yang diunggulkan. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai amanah dari konstitusi harus dilaksanakan pada kebijakan kepala daerah.
Menurutnya, program tersebut untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) di Kota Taman (julukan Bontang), yang saat ini menempati urutan ke 3 se-Kalimantan Timur (Kaltim) terbaik.
”Akses pendidikan harus dibuka seluas-luasnya, setiap anak harus mendapatan kesempatan yang sama dan setara, ” sambung Neni yang akrab disapa bunda Neni.
Perempuan yang pernah menjabat Wali Kota Bontang periode 2015-2020, ketika disinggung soal figur yang tepat untuk mendampinginya pada kontestasi Pilkada serentak November mendatang, dirinya memilih menjawab normatif.
“Kita menunggu keputusan dari DPP Partai Golkar, tidak ada kriteria khusus untuk calon Wakil. Apapun yang diputuskan oleh partai akan diikuti,” tukasnya.
Golkar menjadi partai pemenang pada pemilihan legislatif (pileg) pada Februari lalu, dengan peroleh 7 kursi dari 25 kursi anggota DPRD Kota Bontang periode selanjutnya. Secara aturan PKPU nomor 7 tahun 2017, jika partainya bisa mengusung calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota tanpa harus berkoalisi dengan partai lain karena mencukupi presidensial treshol 20 persen.
”Belum ada informasi juga dari pusat, sebetulnya masih tunggu juga, ” tandasnya. (*)
Penulis : Sadly Jaya M
