Bontang
Usul Pemkot Bontang Minta Tambahan Kuota Jargas Ditolak, Pusat Prioritaskan Daerah Lain
BEKESAH.co, Bontang – Pemerintah Kota Bontang sempat mengusulkan penambahan kuota sambungan jaringan gas ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Pertamina. Alih-alih mendapat sinyal positif, usulan itu justru belum mendapat lampu hijau.
Kepala Bidang Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bontang Mochammad Arif Rochman mengungkapkan usulan itu resmi dilakukan Pemkot pada awal tahun 2023.
“Dari hasil pertemuan itu, kita belum bisa dapat tambahan kuota lagi. Alasannya cukup kompleks sih. BPH Migas memprioritaskan daerah yang belum tersentuh. Bontang dianggap sudah cukup banyak,” kata Arif, Kamis (20/7/2023).
Dia menjelaskan, BPH Migas beralasan karena distribusi Jargas saat ini berfokus untuk beberapa daerah lain.
Sebab jika BPH Migas Pertamina memberikan tambahan kuota untuk Bontang maka daerah lain akan keberatan.
Selain itu, Pemkot Bontang juga tidak diperkenankan lagi mengganggarkan untuk pemasangan pipanisasi Jargas menggunakan APBD.
Larangan telah diatur dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dengan adanya aturan ini, kewenangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pusat. “Sehingga Pemkot Bontang tidak bisa lagi melakukan pengembangan jaringan gas rumah tangga yang telah terbangun,”bebernya.
Di tahun 2013 lalu, Pemkot Bontang sempat menganggarkan pembiayaan pemasangan sambungan Jargas melalui Diskop-UKMP Bontang.
“Dulu pemasangan gratis karena ditanggung APBD. Tapi sekarang tidak bisa lagi karena aturan. Kemudian usulan penambahan sambungan juga tidak disetujui BPH Migas” terangnya.
Meski sempat tak mendapat persetujuan, Pemkot Bontang akan tetap terus berkoordinasi dengan BPH Migas agar usulan penambahan sambungan Jargas untuk Bontang bisa ditambah.
Moch Arif Rochman menjelaskan, sejak pasca Covid-19 tidak ada tambahan pemasangan Jargas selama ini.
Terdata, jumlah sambungan Jargas ke rumah tangga di Bontang, berjumlah 18.413 pemasangan. Sedangkan kapasitas sambungan sebanyak 57.500 SR. “Jadi ada 39.087 yang belim terpasang yang kami usulkan, tapi karena kewenangan berada di Pemerintah Pusat. Kita terus perjuangkan usulan itu,” pungkasnya.
Penulis : Ananda Putri Aisyah
Dapatkan update informasi Bekesah.co seputar Bontang dan Kalimantan Timur dengan bergabung di Whatsap grup ini. Cukup klik link di bawah ini
https://chat.whatsapp.com/L4DcfLR9YvdDkNKiF2cCPG
