PKT Dianggap Tidak Transparan, Masyarakat Bufferzone Menggugat Bakal Demonstrasi
BEKESAH.co, Bontang – Komitmen transparansi alokasi peruntukkan dana CSR PT Pupuk Kalimantan Timur kembali ditagih. Ini mengingat korporasi besar itu dinilai belum sepenuhnya terbuka merinci kemana saja dana tanggung jawab sosial perusahaan digelontorkan.
Kritik pedas itu dilayangkan aliansi Masyarakat Bufferzone Menggugat, lewat jumpa pers yang digelar Selasa, (28/6/2022) tadi malam di markas Ikatan Pemuda Loktuan Bersatu (IPLB).
Rencananya, Masyarakat Bufferzone Menggugat bakal menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis, 30 Juni mendatang. Aksi demonstrasi itu bakal dipusatkan di Monumen Pengabdian yang jaraknya tidak jauh dari lokasi pabrik.
“Aksi ini akan kita gelar karena komunikasi perusahaan yang kurang baik. Tidak ada transparansi dan terkesan membangun sekat, ” kata Kordinator Aksi Yopi Chandra.
Dia mengatakan, sebelumnya pihaknya sudah melakukan audiensi dengan perusahaan. Namun, beberapa tuntutan warga tidak bisa diakomodir. Perwakilan yang ditunjuk direksi dan manajemen bajkan terkesan arogan.
“Kami dipikir cari-cari projek. Dan langsung menawari kami untuk mengerjakan kegiatan,” sesalnya.
Sekretaris IPLB Muhammad Jainuddin menambahkan, ia membeberkan sejauh ini perusahaan BUMN tersebut sudah mengantongi keuntungan besar selama beroperasi di Bontang.
Mengutip laman kontan.co.id, dalam laporan keuangan perseroan, tercatat, PT Pupuk Kaltim berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 4,19 Triliun pada triwulan III/2021, 288% dari RKAP Triwulan III Tahun 2021.
Bahkan dalam laporan keuangan pada 2021 lalu, secara keseluruhan PT Pupuk Kaltim meraup untung sampai Rp 6,12 triliun.
Pijay sapaannya, mengatakan angka itu sangat fantastis. Enam kali lipat lebih dari jumlah APBD Bontang tahun 2022 yang hanya sekitar Rp 1,2 triliun.
Menilik Perda Kaltim Nomor 3 Tahun 2013 mengenai Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), perusahaan yang beroperasi di Kaltim wajib menyumbangkan 3 persen dari keuntungannya untuk CSR.
Bila menghitung tiga persen dari keuntungan perusahaan pada 2021 kemarin, maka pertahun angkanya mencapai Rp 127 miliar.
“Itu hampir 10 persen dari APBD Bontang. Nah anggaran itu kemana semua?” tanya dia saat dihubungi media ini beberapa waktu lalu.
Ia menuntut keterbukaan informasi tersebut kepada publik. Agar dapat menghitung secara jelas besaran CSR yang diberikan kepada masyarakat daerah bufferzone.
Atas dasar tidak transparannya laporan tersebut, PT Pupuk Kaltim diduga melakukan ‘permainan’ dan mendistribusikan anggaran keluar daerah dari pengelolaan anggaran CSR tersebut.
“Layak kami menduga, karena kami dalam posisi yang tidak tahu. Anggaran ini kemana saja,” ujarnya.
Meski tiap tahunnya PT Pupuk Kaltim memproduksi annual report atau laporan tahunan. Pijay bilang, dalam laporan itu tidak menjelaskan persentase anggaran yang diberikan kepada masyarakat Lok Tuan dan Guntung.
“Dari ratusan miliar itu, mungkin memang ada untuk masyarakat buffer zone tapi kemana aja itu anggaran? Padahal dampak dari operasi mereka itu cukup besar ke masyarakat,” ujar dia.
“Memang masuk dalam laporan itu mas, tapi tidak dijelaskan secara rinci. Kenapa tidak disampaikan itu ke publik?” imbuh alumni SMA Negeri 3 Bontang ini.
Peran Pemkot Bontang, dianggap Pijay, sangat penting dalam merealisasikan tuntutan itu. Dia mencontohkan Pemkot Bandung, Jawa Barat, yang memberikan layanan keterbukaan informasi melalui laman resmi yang dikelola oleh pemerintah.
Dalam laman itu, kata dia, seluruh distribusi CSR perusahaan dijelaskan secara rinci. Sesuai dengan kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Ia menganggap inovasi itu penting lantaran Bontang saat berstatus sebagai kota industri. Dengan keberadaan beberapa perusahaan berskala nasional di Bontang.
“Disana itu ada sistem monitoring TJSL. Harusnya Pemkot Bontang menerapkan itu,” tegas dia.
Belum lagi, lanjut dia, aktifitas dari batu bara yang digunakan PT Pupuk Kaltim untuk mengoperasikan mesin pembuat pupuk. Limbah perusahaan itu diduga dibuang langsung ke laut Bontang. Sehingga mengakibatkan kualitas ekosistem laut kini semakin memburuk.
Dari kesimpulan atas kajian Bapelitbangda Provinsi Kaltim (24 Desember 2021), hasil uji laboratorium menyatakan beberapa parameter di sejumlah stasiun berada tidak sesuai dengan baku. Dengan mengacu Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 2004 yaitu parameter suhu, pH, Total Suspended Solid (TSS), Amonia, Nitrat, Timbal dan Total Coliform.
Parameter yang melebihi baku mutu itu akan mengganggu fungsi ekologi ekosistem dan turunnya kualitas laut baik secara fisik, biologi, maupun kimia.
Sehingga sektor laut terancam akan kehilangan sumber daya laut lantaran menurunnya produktivitas di laut Bontang.
Atas kondisi itu, dia menuntut agar perusahaan bisa memberikan ruang keterbukaan informasi terkait masalah ini.
Adapun enam tuntutan Masyarakat Bufferzone Menggugat antara lain :
1. Membuka secara transparan kepada masyarakat Kota Bontang. Khuss masyarakat bufferzone mengenai berapa jumlah alokasi dana yang digelontorkan khususnya untuk masyarakat bufferzone
2. Memprioritaskan dana CSR untuk kesejahteraan masyarakar bufferzone
3. Memasang indikator udara di area Bufferzone (Lok Tuan, Guntung, Sidrap) sebagai media masyarakat untuk mengecek secara langsung ambang batas polusi udara. Yang dimana bentuk pengawasannya dibentuk tim independen
4. Memberikan fasilitas medikal check up gratis, serta vitamin dan susu gratis setiap tiga bulan sekali kepada masyarakat bufferzone yang terpapar langsung dengan polusi amoniak
5. Memberikan pelayanan kesehatan gratis per RT Secara Berkelanjutan
6. Membentuk tim khusus rehabilitasi area pesisir akibat tumpahan batu bara di area boiler PT Pupuk Kaltim
Sementara, VP Komunikasi Koorporat PKT Tommy Johan Agusta, saat dihubungi media ini belum bersedia dimintai keterangan.
“Nanti saja bro, saya masih handle tamu,” jawabnya via pesan whatsap.
Penulis : Ahmad Nugraha
