Connect with us

Bontang

Mengurai Sengkarut Pengendalian Banjir di Bontang

Published

on

Catatan
Ahmad Nugraha
Pemimpin Redaksi BEKESAH.co

Curah hujan tinggi pada Ahad (4/9/2022) berimbas pada debit air di sejumlah titik rawan banjir di Bontang. Dampaknya terasa esok harinya, Senin (5/9/2022) sebagian kawasan dikepung luapan air di sejumlah ruas jalan protokol dan perumahan. Tingginya kurang lebih selutut orang dewasa.

Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebanyak 3.792 jiwa terdampak. Sebarannya ada empat kelurahan. Kelurahan Api-api, Kelurahan Gunung Elai, Kelurahan Guntung, dan Kelurahan Gunung Telihan.

Ini bukan kali pertama. Sepanjang tahun ini kalau tidak salah sudah dua kali kota langganan peraih Adipura ini terkena dampak banjir. Pada bulan Mei lalu dan sekarang.

Keseriusan pemangku kepentingan (Eksekutif, dan Legislatif) menuntaskan persoalan ini kembali dipertanyakan.

Dari penulusuran penulis, fakta yang tidak bisa ditutupi, pemerintah dan DPRD memang belum satu suara. Teranyar, perbedaan pendapat soal alokasi penanganan banjir masih menggantung.

Legislator, melalui Komisi III saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Asistensi Pemkot tentang lanjutan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanggulangan Banjir belum lama ini menyingkap perbedaan itu.

DPRD mengusulkan agar anggaran penanganan banjir dialokasikan 10 persen dari batang tubuh APBD. Skema yang ditawarkan, persentase itu dibagi selama lima tahun. Agar tidak memberatkan keuangan daerah. Namun, pemkot masih pikir-pikir. Perlu dikonsultasikan dulu.

Advertisement

Ketidak selarasan antara pemerintah dan DPRD ini juga sempat mencuat di awal-awal kepemimpinan Basri Rase – Najirah. Usulan penyusunan kajian induk atau master plan penanggulangan banjir senilai Rp 1,5 miliar ditolak wakil rakyat.

Alasannya, saat itu waktunya tidak tepat. Pergeseran anggaran 2021 dinilai mesti memprioritaskan program yang mendesak. Sementara anggaran Rp 1,5 miliar dianggap terlalu menghambur-hamburkan anggaran. DPRD merekomendasikan agar usulan ini disampaikan pada anggaran 2022.

Pada tahun ini, mestinya master plan sudah harus rampung. Namun nyatanya belum juga terselesaikan. Informasi terakhir, kontraktor pemenang lelang masih melakukan survei tipografi sungai.

Beberapa yang menjadi fokus pemkot ke depan adalah normalisasi sungai, perbaikan drainase dan pembangunan turap. Tentu akan menyedot dana yang tidak sedikit. Jika masih berharap dari APBD Bontang saja. MUSTAHIL bisa mengurai persoalan banjir ini.

Pemangku kepentingan harus berpikir lebih ekstra kreatif melihat peluang yang ada. Manfaatkan jejaring di provinsi dan pusat.

Ajak semua pihak untuk KOLABORASI. Termasuk korporasi-korporasi besar yang beraktivitas di kota ini. Semua harus saling memberi dampak kebermanfaatan. Khususnya bagaimana mengatasi banjir yang tidak berkesudahan.

Ya, kalau pemangku kepentingan di kota ini betul-betul serius. Kalau tidak, mari sama-sama merasakan efek banjir yang berkepanjangan. Saya, dan mungkin Anda, sudah capek mendengar janji. Saat ini kita butuh aksi.

Terakhir, penulis merangkum ada empat cara yang sekiranya bisa mengantisipasi banjir yang perlu jadi perhatian :

1. Membereskan kiriman dari hulu agar volume air yang masuk ke Bontang lebih terkendali.

Advertisement

2. Memastikan aliran air tidak terhambat, mulai dari gorong-gorong hingga sungai.

3.Tidak terjadi sedimentasi berlebih di muara air. Pemerintah perlu mencegah datangnya air dari hulu. Jika air tiba di Bontang, pemerintah harus memastikan air sudah meresap ke dalam tanah.

4.Meningkatkan pembangunan sumur-sumur biopori (resapan) di Bontang. Hal ini harus menjadi gerakan massal, di mana masyarakat perlu ikut berpartisipasi. Mengelola banjir bukan hanya sebagai program pemerintah daerah.

 

2022 © Bekesah.co