Connect with us

Bontang

DPRD Bontang akan Panggil Perusahaan yang Tak Transparan Rekrut Tenaga Kerja

Published

on

Anggota Komisi I DPRD Bontang Adrofdita saat memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan Ikatan Pemuda Loktuan Bersatu.

BEKESAH.co, Bontang – Komisi I DPRD Bontang berencana memanggil sejumlah perusahaan yang dianggap lalai mengedepankan hak-hak pekerja. Mulai dari upah yang belum layak hingga perekrutan yang tidak transparan.

Anggota Komisi I Adrofdita, mengatakan, pihaknya banyak mendapat laporan ihwal perusahaan pemberi kerja kepada main kontraktor yang tak pernah mengawasi perusahaan mitranya.

Baca Juga  Banyak Perusahaan di Bontang yang Langgar Aturan Ketenagakejaan, Karyawan Titipan dan Gaji tak Sesuai Standar

“Masalah klasik yang memang jadi perhatian kami, tenaga kerja yang digaji tidak layak. Tentu ini jadi perhatian kami,” ungkapnya saat memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan Ikatan Pemuda Loktuan Bersatu, Kamis (23/11/2023).

Menurutnya, perusahaaan tidak semestinya melakukan perbuatan semena-semena terhadap pekerja. Salah satunya menerima pekerja titipan saat pekerjaaan yang berifat sementara atau organik.

Advertisement

“Kita akan panggil dan duduk bareng DPRD, Disnaker, dan organisasi pekerja,” katanya.

Lebih lanjut, Politisi PKS itu menuturkan dengan pemanggilan itu, perusahaan akan ditanyakan komitmennya untuk benar-benar memberdayakan pekerja di Bontang apakah sudah mematuhi Perda nomor 10 tahun 2018 tentang perubahan atas Perda Nomor 1/2009 Tentang Rekrutmen dan Penempatan Tenaga Kerja. Selain itu, pihaknya juga akan bisa mengetahui langsung perusahaan-perusahaan mana saja yang selama ini tak mengikuti aturan itu.

“Nanti akan kita buka semua,” tegasnya.

Sementara, Kepala Dinas Ketenagakerjaaan (Disnaker) Abdu Safa Muha, mengapresiasi niatan serius wakil rakyat itu. Pasalnya selama ini ia tidak menyangka perusahaan yang kerap membuka rekrutmen melalui Disnaker akan melakukan kebohongan.

Advertisement

“Kata kuncinya adalah ini harus memang kita bahas secara bersama-samaa lintas sektor. Baik dari pemerintah, legislatif, dan termasuk juga anak-anak kita yang aktif di dunia pekerjaan. Kita juga patut mendengarkan aspirasi mereka. Apalagi ada laporan seperti ini, saya tidak menyangka,” ungkapnya.

Dia berharap, pertemuan yang digagas DPR itu bisa terwujud sehingga ada kesepakatan yang dapat mengedepankan azas-azas keadilan dan pemerataan kesempatan kerja.

“Kalau ini terwujud akan jadi komitmen dan rujukan bersama. Perusahaan tidak bisa lari dari itu,” pungkasnya.

Penulis : Ahmad Nugraha

Advertisement

Dapatkan update informasi Bekesah.co seputar Bontang dan Kalimantan Timur dengan bergabung di Whatsap grup ini. Cukup klik link di bawah ini

https://chat.whatsapp.com/L4DcfLR9YvdDkNKiF2cCPG