Connect with us

Bontang

Cegah Politisasi Musiman, Komisi I Pelototi Penerimaan Honorer

Published

on

BEKESAH.co – Anggota Komisi I DPRD Kota Bontang Abdul Haris menyoroti penambahan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota Bontang khususnya di kantor kecamatan dan kelurahan.

“Ada sejumlah masyarakat yang mengadu kepada saya. Disebut selalu ada (tenaga) honorer baru di kantor kelurahan dan kecamatan padahal dinilai sudah cukup,” ungkap Abdul Haris dalam Rapat Komisi I DPRD Bontang, Kamis (6/2/2020).

Merujuk data yang dipegangnya, Pemkot Bontang mengontrak 1.126 honorer yang tersebar di 31 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lembaga hingga kantor kecamatan-kelurahan. Komisi I menilai angka ini tidak proporsional dan sempat diaminkan pemerintah.

“Katanya sudah terlalu banyak, tapi masih ada saja tenaga honorer baru yang dimasukkan,” tambahnya.

Perilaku membengkaknya honorer sudah kerap terjadi di momentum politik tertentu, seperti pilkada. Atas alasan ini, Abdul Haris mewanti-wanti agar penerimaan honorer tidak dipolitisasi.

“Mengingat tahun ini tahun politik,” tuturnya.

Ia mengingatkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) segera memberikan seluruh data tenaga honorer ke Komisi I DPRD Bontang. “Biar kami dari Komisi I juga bisa ikut mengawasi,” kata Abdul Haris.

Upaya ini, kata dia, perlu perhatian serius BKD Bontang dalam pengawasan proses penerimaan honorer bersama lembaga legislatif. (*)

Advertisement

Penulis: Ismail Usman

2022 © Bekesah.co