BW Usul Semua Transaksi Keuangan Daerah Dilakukan Non Tunai

BEKESAH.co, BONTANG – Komisi II DPRD Bontang membahas raperda pengelolaan keuangan bersama tim asistensi pemerintah kota. Rapat kerja tersebut digelar di Ruang Rapat 3 Gedung DPRD Bontang, Senin (1/8/2022).

Dalam pembahasan tersebut, Bakhtiar Wakkang selaku pimpinan rapat menyinggung soal pengelolaan keuangan yang harus mulai berinovasi, dari manual (tunai) menuju berbasis teknologi (non tunai).

Baca juga:  Biaya Hidup di Bontang termasuk Murah di Kaltim
Baca juga:  10 Alasan Kamu Beruntung Tinggal di Bontang

“Walaupun kita lahir di zaman kolonial tapi kita harus beradaptasi dengan zaman milenial, jangan sampai kita buta teknologi,” ungkapnya ditengah rapat kerja.

Menurut BW, sapaan akrabnya, sejatinya Bontang sudah menerapkan konsep smart city, artinya kota Bontang sudah welcome dengan perkembangan era digitalisasi, sehingga pengelolaan keuangan daerah pun juga harus berbasis teknologi.

“Konsep smart city jangan hanya dijadikan sekedar jargon, tapi harus diaplikasikan,” ujarnya.

Penerapan berbasis non tunai, lanjut BW akan memberikan kemudahan dalam pengelolaan keuangan. Ia juga menilai transaksi berbasis digital juga lebih efektif. BW berharap transaksi non tunai juga masuk dalam aturan perda pengelolaan keuangan.

Selain memutus birokrasi yang panjang juga memberikan edukasi kepada masyarakat terkait perkembangan zaman, BW menyakini masyarakat Bontang sudah mulai melek dengan teknologi.

“Perda harus mengikuti perkembangan zaman, kita harus mengarah kesana (transaksi digital),” ujarnya.

Merespon hal tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bontang, Sony Suwito Adicahyono menyambut baik usulan tersebut.

Bahkan saat ini, pihaknya pun sudah melakukan transaksi pengelolaan keuangan secara non tunai, seperti perjalanan dinas, honor, kegiatan dengan pihak ketiga itu sudah berbasis teknologi.

Hanya saja, lanjut Sony, beberapa kegiatan di lapangan secara teknis masih belum bisa menerapkan non tunai, misal kegiatan sosialisasi yang mengundang peserta. Biasanya dalam acara tersebut, ada uang transportasi yang diberikan kepada peserta.

“Nah itu yang menjadi bahan diskusi teman-teman, cukup repot jika uang transportasi senilai 50 ribu misalnya, harus dibayar secara non tunai, panitia harus mendata no rekening, belum lagi, kalau banknya berbeda-beda,” terangnya.

Kendati demikian, kedepan tentu akan mengarah pada transaksi berbasis digitalisasi. Saat ini pihaknya perlu melakuka diskusi lagi untuk menentukan teknis dan formula seperti apa yang digunakan agar bisa menerapakan transaksi non tunai dalam kegiatan-kegiatan tertentu.

Baca juga:  Ronny Klaim Tidak Ada Kekerasan di Lapas Bontang

Penulis : Maimunah Afiah

Tags

Related Articles

Back to top button
Close