Connect with us

Bontang

18 Tahun Warga Sidrap Kesulitan Air Bersih, Kerap Dijanji Tapi Berujung PHP

Published

on

BEKESAH.co- Persoalan ketersedian air bersih di wilayah Sidrap memang sudah menjadi polemik beberapa tahun yang lalu.

Hal itu disebabkan, status wilayah Sidrap yang tak kunjung mendapat kejelasan. Jika melihat lokasinya, itu menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Namun, penduduk yang tinggal di daerah tersebut adalah warga Bontang.

Tak ayal persoalan wilayah itu membuat Pemerintah Kota Bontang kesulitan memberikan bantuan air bersih ke Sidrap. Karena bukan menjadi tanggung jawab dan wewenag dari Kota Taman.

Sementara, warga di daerah tersebut minim air bersih. Yuli (23) salah satunya. Ia membeberkan jika sejak 18 tahun lalu keluarganya mendapat pasokan air dari bantuan Equator.

Advertisement

Itupun, lanjut Yuli, setiap rumah dijadwalkan dan durasi hanya 3 jam. Tak jarang ada yang mucil sehingga menyebabkan perselisihan.

“Ngalirnya giliran, per 3 hari sekali. Apalagi tuhh dulu bisa kelahi karena ada yang mutar keran padahal belum gilirannya,” katanya kepada Bekesah.co, Selasa (23/3/2021).

Kualitas airnya pun tidak bisa langsung dikonsumsi, sebab kondisi airnya keruh dan warga harus menyaring atau memberikan kaporit agar air tersebut jernih.

Selain mendapat bantuan dari Equator, biasanya warga Sidrap juga mengambil air yang tersedia di depan masjid Rumah Sakit PKT atau tandon bantuan dari Pupuk Kaltim.

Advertisement

Bahkan, jika kekurangan terpaksa mereka harus membeli air. Harganya Rp 50 ribu per tandon dengan kapasitas 1.200 liter.

“Kalau kurang, mau tidak mau harus beli,” ujarnya.

Yuli pun mengungkapkan, sudah terlalu banyak janji-janji yang diberikan kepada warga Sidrap. Namun itu hanya harapan palsu dan hingga saat ini tidak ada yang terealisasi.

“Sebelum pencoblosan itu, katanya mau dialirin air ke Sidrap, nyatanya tidak ada. Bahkan karena perkara air banyak warga Sidrap yang pindah,” ungkapnya.(*)

Advertisement
Baca Juga  Bahas Isu Penting 4 Kepala Dinas di Bontang Mangkir, DPRD Ancam Gelar Hak Interpelasi ke Pemerintah

Penulis : Maimunah Afiah