Bontang
Warga Mampu dan Data Ganda Warnai Penyaluran BLT Bontang
BEKESAH.co – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bontang disebutkan masih kerap menerima laporan terkait data warga penerima bantuan sosial atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan Pemkot Bontang. Stimulan ini, dikhususkan bagi warga kurang mampu dan terdampak kebijakan penanganan COVID-19.
“Masih ada banyak data dobel (ganda) yang ditemukan serta ada beberapa warga yang tidak berhak mendapat BLT karena dinilai tidak masuk dalam kategori warga kurang mampu,” ungkap Kasi Intel Kejari Bontang Hendri Sipayung melalui sambungan telepon, Jumat (1/5/2020).
Sepengetahuan Kejari Bontang, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bontang telah menyaring sekitar 12 ribu kepala keluarga (KK) dari angka awal yang mencapai 17 ribu KK penerima BLT Rp 500 ribu. Namun, adanya data ganda dan penerima yang dianggap tidak tepat sasaran membuat pendistribusian bantuan terhambat.
“Dari data warga bermasalah itu, nanti kita koordinasi lagi dengan pihak Dinsos untuk dialihkan ke yang lebih berhak. Karena dari laporan ada juga warga yang namanya ada tapi orang nya sudah enggak ada di Bontang,” terangnya.
Pendampingan lembaga penegak hukum dalam realokasi anggaran daerah untuk penanganan COVID-19 diamanatkan dalam Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor 7 Tahun 2020 tertanggal 9 April 2020. Inti surat ini yakni memerintahkan satuan kerja Kejaksaan RI di daerah untuk pro aktif mendampingi pemerintah propinsi, kabupaten/kota, BUMN dan BUMD melakukan refocusing kegiatan dan relokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran serta pengadaan barang dan jasa untuk percepatan penanganan COVID-19.
Dalam pengawasan kejaksaan, diketahui jika Pemkot Bontang telah menyiapkan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 di kisaran Rp 41 miliar yang diambil dari APBD Bontang TA 2020.
“Setiap penyaluran anggaran bantuan untuk penanganan Covid-19 akan terus kita lakukan pendampingan, agar bantuan tepat sasaran,” kata Hendri.
Sejauh ini, Kejari Bontang terus melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Bontang untuk dilakukan pendampingan dalam menyaluran Bantuan Lansung Tunai maupun Non-tunai untuk masyarakat yang terdampak wabah virus corona.
“Kita selalu koordinasi dengan Dinsos. Mulai dari verifikasi berkas sampai penyaluran BLT untuk mengantisipasi celah potensi pelanggaran hukum,” jelas Hendri.
Penulis: Ismail Usman
