Terbongkar! Perusahaan di Bontang Ini Pakai 85 Persen Tenaga Kerja dari Luar Daerah

BEKESAH.co, Bontang – Salah satu subcon PT Energi Unggul Persada (EUP), yakni PT Multi Karyasarana Perkasa (MKSP) kedapatan merekrut tenaga kerja luar daerah. Temuan ini bermula dari laporan masyarakat kepada Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bontang yang menyebut tenaga kerja yang bernaung di perusahaan itu didominasi pekerja asal luar daerah.

Temuan ini pun ditindaklanjuti Disnaker. Kadisnaker Abdu Safa Muha bersama Kabid Lattas dan Penta Kerja Lukmanul Hakim melakukan kunjungan langsung ke PT EUP, Kamis (27/7/2023). Dalam kunjungan tersebut, hadir Teguh selaku Head Project, Andi Irawan selaku HRD dan Jayadi selaku Humas dari PT EUP. Sementara dari PT MKSP sendiri, diwakili oleh manajer proyek, Supriyadi.

PT EUP menerangkan kalau PT MKSP adalah salah satu dari total 20 subcon yang bekerja sejak awal. Tidak ada rekrutmen yang sejauh ini dilakukan, pun hanya sebatas replacement pekerja.

“Sejauh ini kami hanya replacement. Tidak seperti pada 2020 ada rekrutmen besar-besaran,” kata Andi Irawan, selaku HRD PT EUP, Kamis (27/7/2023) sore.

Advertisement

Sementara itu untuk PT MKSP sendiri dari catatan Disnaker, terakhir melakukan rekrutmen adalah pada 2021. Rupanya ada penempatan pekerja dari luar daerah di perusahaan tersebut tanpa sepengetahuan mereka. Diketahui perekrutan tersebut untuk mengisi kebutuhan dalam pengerjaan tangki di kompleks pabrik PT EUP.

“Karena mereka bekerja secara tim sudah sejak lama. Sehingga kalau bekerja tidak bersama tim itu, akan sulit,” ujar manajer proyek PT MKSP, Supriyadi saat ditemui dalam kunjungan di PT EUP, Kamis (27/7/2023) sore.

Kendati demikian, Supriyadi mengklaim kalau para pekerja yang bernaung di PT MKSP untuk pengerjaan proyek terkait dengan PT EUP sendiri separuhnya adalah warga lokal.

Faktanya, dari total 84 pekerja. Sebanyak 20 diantaranya merupakan staff kantor. Sedangkan 64 pekerja lain didominasi pekerja luar Bontang.

Advertisement

Jika merujuk pada Perda nomor 10 tahun 2018, maka sebanyak 75 persen pekerja yang mengisi haruslah pekerja lokal. Tindak lanjut dari hal ini, Kadisnaker Abdu Safa Muha menekankan tetap mengacu pada Perda tersebut, yakni mempekerjakan tenaga kerja lokal 75 persen dari jumlah pekerja.

“Kami tekankan agar perekrutan tetap melalui Disnaker. Kalau melalui Disnaker, harus punya AK1 yang syaratnya harus KTP Bontang,” tegasnya.

Lebih lanjut soal rekrutmen, Safa menegaskan perusahaan untuk membuka rekrutmen melalui Disnaker. Kendati kunjungan ini sudah termasuk teguran, maka untuk ke depannya jika tidak mengindahkan maka akan ada peringatan tertulis.

“Kalau masih juga, maka mau tak mau disetop. Tapi kita tidak bisa sekonyong-konyong menyetop, makanya ada tahapan itu dan kita ikuti. Diharapkan ke depannya kalau ada rekrutmen bisa akomodir warga Bontang melalui Disnaker Bontang. Terus juga laporkan setiap pekerja yang terdaftar bekerja di perusahaan. Jadi terdata mana yang kontrak, mana yang bukan, mana yang masih berjalan dan sudah selesai,” pungkasnya.

Advertisement

Kabid Pelatihan Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja Lukmanul Hakim menambahkan, perusahaan tidak perlu merekrut dari luar. Sebab, pekerja Bontang sendiri sebetulnya banyak yang mumpuni. Terlebih lagi merujuk dari Perda nomor 10 tahun 2018, 75 persen pekerja menggunakan tenaga kerja lokal. Namun jika memang pekerja lokal tidak lolos penjaringan, maka perusahaan bisa membuka perekrutan dengan cakupan provinsi. Lalu jika masih belum memenuhi kebutuhan perusahaan, maka bisa mengambil dari luar.

“Tapi tetap ada laporan ke kami Disnaker kota. Karena tahapannya seperti itu. Sekarang misalnya kalau butuh welder, tidak perlu rekrut dari luar. Bontang sudah punya yang mumpuni. Apalagi kemarin ada sertifikasi,” katanya.

Penulis : Ananda Putri Aisyah

Dapatkan update informasi Bekesah.co seputar Bontang dan Kalimantan Timur dengan bergabung di Whatsap grup ini. Cukup klik link di bawah ini

Advertisement

https://chat.whatsapp.com/L4DcfLR9YvdDkNKiF2cCPG