Connect with us

Bontang

Sutarmin Minta Pemkot Bentuk Tim Data Aset di Bontang

Published

on

BEKESAH.co, Bontang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang meminta keseriusan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan Terminal di Jalan S.Parman Kilometer 6.

Salah satu caranya adalah pemerintah membentuk tim untuk mengurusi aset-aset Bontang, seperti percepatan legalitas persoalan tanah di Bontang, khususnya lahan Terminal Kilometer 6 yang diharapkan segera mendapat suntikan dana dari provinsi senilai Rp 17 M.

Anggota Komisi II, Sutarmin menilai jika persoalan legalitas tanah hanya dilakukan oleh satu OPD saja, dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) Bontang tidak akan maksimal. Ia pun meminta kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk membantu agar kesempatan merehab terminal bisa terwujud.

“BPN juga bisa bantu, jadi kesempatan ini tidak lewat dan kita bisa bangga kalau terminal kita segera dibangun,” ujarnya saat rapat kerja bersama BPKAD Bontang, Dinas Perhubungan dan BPN beberapa waktu lalu.

Diketahui, hingga saat ini pihak BPKAD Bontang sudah melakukan pencatatan aset terhadap lahan terminal tersebut. Statusnya pun sudah legal milik pemerintah Kota Bontang.

Hanya saja, saat ini masih menunggu respon dari pihak provinsi terkait dengan personil pembiayaan sarana dan prasaran dan dokumen (P3D) yang dikirim oleh BPKAD Bontang ke BPKAD Provinsi.

“Kalau hanya ditunggu saja tapi kita tidak aktif melakukan kordinasi agak susah, karena itu hanya sampai periode gubernur 2023,” katanya.

Merespon permintaan DPRD Bontang, Kepala BPN, Irwansyah mengatakan pihaknya menyambut baik terkait revitalisasi Terminal Kilometer 6. Pasalnya lokasi tersebut cukup strategis, dekat dengan pintu gerbang Kota Bontang.

Advertisement

Selain itu pihaknya siap untuk memprioritaskan pengurusan sertifikasi tanah tersebut, ia pun berharap di tahun 2022 ini penamaan sertifikat tanah itu sudah atas nama pemerintah provinsi.

“Aset ini menjadi priotitas diterbitkan,” tuturnya.

Ia pun meminta izin kepada pihak pemerintah Kota Bontang, jika diperkenankan pihaknya akan berkunjung ke BPKAD Provinsi untuk melakukan kordinasi terkait aset-aset yang di Bontang.

“Jika diizinkan kami akan silatuhrahmi ke BPKAD provinsi, karena kalau hanya menunggu, khawatirnya program tidak terlaksana,” tutupnya.

Penulis : Maimunah Afiah

2022 © Bekesah.co