Connect with us

Bontang

Soal Pungutan Liar di Pasar DPRD Bontang Minta Diselesaikan dengan Musyawarah

Published

on

BEKESAH.co, BONTANG – Komisi II DPRD Ingatkan Diskop-UKMP agar lebih aktif melakukan sosialisasi ke pedagang pasar Citra Mas Lok Tuan, sebelum mengambil kebijakan.

Pasalnya, banyak keluhan yang disampaikan pedagang ikan lantaran jalur koordinasi terhambat.

Akibatnya, banyak tudingan yang tidak mendasar untuk Diskop-UKMP, dalam hal ini UPT Pasar.

Misalnya seperti adanya pungutan liar yang di lakukan petugas. Kemudian mengenai soal kebijakan yang tidak mengakomodir kepentingan semua pedagang ikan.

Advertisement

“Makanya harus lebih aktif sosialisasi. Sebab waktu kita ke pasar, banyak pedagang keluhkan. Terlebih mengenai ada tudingan pungli yang dilakukan pedagang,” ujarnya dalam rapat bersama Diskop-UKMP, Senin (25/7/2022).

Rustam pun berharap, agar segala permasalahan di Pasar itu bisa dimusyawarahkan.

“Iya semua diobrolin. Petugas pasar harus aktif temui pedagang,” bebernya.

Sebelumnya banyak pedagang yang menuding UPT Pasar melakukan pungli.

Advertisement

Kendati para pedagang diwajibkan membayar sebelum dilakukan relokasi ke gedung baru Pasar Citra Mas Lok Tuan.

Jumlah pembayaran pun disebut memberatkan. Mulai dari kisaran Rp 2 juta hingga sampai Rp 4 juta.

Kepala Diskop-UKMP, Kamilan pun mengklarifikasi perihal tersebut.

Kata dia, pembayaran itu berdasarkan aturan Perda terkait retrebusi pasar.

Advertisement

Para pedagang memang diwajibkan membayar retrebusi sebalum menempati lapak di gedung baru.

Ada pula pedagang yang diwajibkan melunasi tunggakan pembayaran retrebusi saat berjualan di pasar lama.

“Aturanya memang begitu. Tidak ada kami pungli,” terangnya.

Kemudian mengenai kebijakan yang dianggap mengakomodir pedagang, menurut Kamilan itu hal yang wajar.

Advertisement

Sebab tidak semua aturan mampu mengakomodir semua kepentingan.

Pedagang yang iri, kata dia, hanya pedagang yang terlibat dengan praktek jual beli lapak.

Baca Juga  Bantuan Korban Kebakaran Pasar Citra Mas Belum Cair, Begini Kata Wali Kota Neni

“Karena mereka ada yang beli lapak. Jadi kalau kebijakan baru, pasti mereka merasa dirugikan. Padahal lapak di pasar itu milik pemerintah,” ujarnya.

Penulis: Maimunah Afiah

Advertisement