Headline
Penyaluran Bansos Corona di Daerah Tersendat, Faktor Data atau Birokrasi?
BEKESAH.co – Penyaluran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat untuk warga terdampak virus Corona atau Covid-19 disorot. Selain lambannya penyaluran ke warga terdampak, bansos yang tidak tepat sasaran juga kerap dikeluhkan.
Selain Pemprov DKI Jakarta yang mengakui adanya penyaluran bansos yang salah sasaran, di daerah pun cerita yang sama juga terjadi. Di Jawa Timur, bantuan antara pemerintah provinsi dan tingkat desa tumpang tindih. Masyarakat yang berada di rumah hanya mendapat masker dan sembako. Tapi, mereka yang keluyuran malah mendapat bantuan lebih.
Ada pula video viral 25 detik yang menunjukkan dua anak yatim piatu di Desa Sebau, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, dengan kondisi tubuh kurus kering akibat kelaparan. Itu hanya contoh kecil dari banyaknya cerita serupa di daerah lain seiring pengetatan aktivitas warga di saat pandemi Covid-19. Benarkah semua disengaja untuk mempersulit warga penerima bansos?
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera punya jawabannya. Dia ingin berprasangka baik, bahwa ini bukan keinginan dari pemerintah. Tak ada keinginan mempersulit, hanya saja pemerintah juga tak punya kemampuan dan determinasi.
“Tidak punya kemampuan karena tidak punya data, data dan data. Tanpa data yang akurat, mengurus puluhan juta bantuan pasti tidak akan tepat sasaran. Padahal kita sudah punya program e-KTP. Mestinya itu bisa jadi dasar,” ujar Mardani dikutip BEKESAH.co dari Liputan6.com, Kamis (30/4/2020).
Padahal, lanjut dia, sekarang semua kementerian punya data namun tidak terharmonisasi. Badan Pusat Statistik (BPS) data global, Dukcapil data dasar, sementara Kemensos data penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
“Sedih negara sebesar Indonesia tidak punya basis data yang akurat dan terpusat. Padahal ini proyek sederhana. Sensus 2020 jika tetap berjalan bisa jadi pondasi membangun basis data akurat dan benar. Mestinya crisis center bisa melabrak semua birokrasi dalam kondisi bencana seperti sekarang,” tegas Mardani.
Karena itu, dia merasa wajar ketika ada kepala daerah yang kesal dengan pola penyaluran bansos pemerintah pusat. Sudah kewenangannya diambil, di lapangan juga tak dilaksanakan dengan baik. Akibatnya, kepala daerah yang harus menghadapi kondisi di lapangan yang kian berat.
“Solusinya, beri amanah pada satu orang, seperti dulu Pak JK sukses karena dapat mandat sepenuhnya mengurus perdamaian Aceh. Kasih wewenang sepenuhnya, berikan anggaran dan sumber daya yang cukup. Habis itu Pak Jokowi cukup tiap hari evaluasi. Insya Allah selesai,” tandas Mardani.
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN Saleh P Daulay mengatakan, sudah semestinya pemerintah mempercepat penyaluran bantuan sosial. Alasannya, pemerintah telah menetapkan pandemi ini sebagai bencana dan darurat nasional yang berimplikasi luas bagi ekonomi dan kehidupan masyarakat.
“Pemberian bantuan sosial semestinya tidak boleh tersendat karena persoalan non-esensial seperti itu. Masyarakat saat ini benar-benar sangat membutuhkan bantuan. Mereka sebetulnya tidak mempermasalahkan tas pembungkusnya. Yang mereka tunggu saat ini adalah bagaimana agar kebutuhan hidup mereka tercukupi,” ujar Saleh kepada Liputan6.com, Kamis (30/4/2020).
Di sisi lain, sama seperti Mardani, dia juga tak melihat adanya kesengajaan atau keinginan mempersulit yang dilakukan pemerintah pusat.
“Saya tidak melihat ada kesengajaan seperti itu. Justru saya melihat ketidaksiapan pemerintah dalam melayani masyarakat. Kalau semua siap, kejadiannya kan tidak seperti ini,” papar Saleh.
Dia hanya berharap, penyaluran bansos di saat pandemi ini bisa lebih rapi lagi, caranya dengan mempertegas koordinasi di antara semua lembaga yang terlibat dalam penyaluran.
“Koordinasi dan kerja sama lintas kementerian dan lembaga. Termasuk dengan pemerintah daerah. Dalam konteks pembagian bantuan sosial, bisa memanfaatkan semua jaringan pemerintah yang ada sampai ke daerah. Bahkan, sampai ke tingkat RT-RW,” Saleh memungkasi.
Lemah Data di Tengah Corona
Pendistribusian BLT Pemkot Bontang di BPU Lok Tuan berjalan tertib. (Ist)
Di mata sosiolog Imam B Prasodjo, carut-marut pembagian bansos di daerah bukan hal yang aneh. Bahkan, jauh sebelum pandemi Covid-19 masif memakan korban di Indonesia, kelemahan itu sudah terlihat. Semuanya bermuara pada lemahnya data yang dimiliki negara.
“Yang salah menurut saya kesiapan kita dalam mendesain social maping, apakah itu harus menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) atau data Kemensos? Siapa yang melakukannya? Dengan apa metodologinya? Kan belum pernah ada diskusi terkait,” ujar Imam kepada Liputan6.com, Kamis (30/4/2020).
Karena itu, dia melihat apa yang terjadi di lapangan saat penyaluran bansos saat ini bukan soal keinginan untuk mempersulit atau adanya kesengajaan. Melainkan soal ketidakpastian siapa yang seharusnya menerima bansos.
“Karena itu, dalam situasi darurat seperti ini, dengan kriteria baru yakni orang rentan atau hampir miskin itu bagaimana cara mendeteksinya? Sebagai orang yang belajar ilmu sosial, bagaimana cara menentukannya? Jadi perlu semacam pemikiran mendalam siapa kelompok rentan itu,” jelas Imam.
Padahal, lanjut dia, untuk menentukan tingkat kemiskinan warga bukanlah sesuatu yang sulit dari sisi metode. Ada dua cara, objektif dan subjektif. Kalau objektif tentu dilihat dari rumahnya, pekerjaannya, jumlah anak, angka pendapatan, serta kena PHK atau tidak.
“Kalau subjektif, kumpulin aja orang seperti Karang Taruna, PKK, dan ormas aktif dalam satu RT itu. Dari kumpulan itu kan biasanya mereka tahu siapa-siapa saja yang kiranya berhak mendapatkan bantuan secara ekonomi,” ujar Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia itu.
Menurut dia, pemerintah bisa mencontoh PLN yang sudah bisa memetakan secara koordinat posisi pelanggan 400 VA dan 900 VA. Demikian pula dengan Gojek yang punya pemetaan administrasi.
“Negara ini harusnya juga bisa. Kalau data administrasi itu negara belum punya, mari segera lakukan pendataan yang masif dan maping dengan melibatkan banyak pihak. Anda bisa bayangkan jika pendataan warga yang layak mendapat bansos ini dibebankan ke ketua RT atau RW yang tak punya staf atau kantor?” papar Imam.
Bahkan, lanjut dia, lebih masuk akal penyaluran zakat fitrah karena mereka memiliki kepantiaan. Sementara RT atau RW dipastikan kewalahan karena bergerak sendiri. Ditambah lagi kalau yang bersangkutan tidak punya kapasitas maping siapa saja yang layak mendapat bansos.
Dalam situasi begini, dia disuruh memilih siapa yang layak atau membutuhkan, kan enggak bisa. Dia harus punya ilmu pemetaan sosial seperti kriteria menunjuk siapa-siapa saja yang dapat. Nah, siapa yang mau melakukan itu dalam waktu singkat? Jadi ini menurut saya nggak masuk akal skenarionya,” tegas Imam.
Dia menyarankan untuk mendata warga yang membutuhkan itu dengan skema block to block, jadi tidak tergantung pada lingkup RT atau RW. Dengan skema ini, pendataan lebih fokus pada wilayah kumuh dan padat penduduk yang makin sulit bergerak di tengah kepungan virus Corona.
“Jadi kita fokus ke RT yang padat penduduk saja, atau BTN yang perumahannya tipe 18 atau 21. Kalau perumahan mewah ya lewatin saja, ngapain mendata orang di perumahan harga semiliar rupiah,” tegas Imam.
“Misal di wilayah Proklamasi, ya nggak usah ke Menteng yang ada rumah-rumah gede itu. Misal di Senayan City, di belakangnya ada bedeng-bedeng, dari situ bisa ditanyakan kepada RT siapa saja yang berhak menerima bansos. Tentu skema tadi belum sempurna, tapi dengan prioritas menyasar ke yang layak dan sangat butuh, itu sudah langkah yang tepat,” Imam memungkasi.
Saat ini, Kementerian Sosial (Kemensos) menambah jumlah penerima bantuan sosial (bansos) sembako sebanyak 4,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Penambahan jumlah itu merupakan upaya Kemensos untuk mengurangi dampak pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19).
“Bantuan ini di luar bantuan sembako dari Presiden Joko Widodo yang telah diluncurkan di depan Istana kemarin,” kata Menteri Sosial Juliari P Batubara saat menghadiri pembagian 198 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kelurahan Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan, Selasa (21/4/2020).
Ia melanjutkan, penambahan 4,8 juta KPM itu membuat jumlah penerima program bansos sembako menjadi 20 juta KPM di seluruh Indonesia pada 2020.
“Sebelumnya, jumlah penerima program sembako adalah 15,2 juta KPM. Sekarang, menjadi 20 juta KPM,” ujar Mensos.
Menurut dia, penambahan tersebut adalah perluasan program bansos sembako yang dulu dikenal dengan nama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Bantuan yang diberikan Kemensos tersebut berbeda dengan bantuan yang diberikan Presiden Joko Widodo. Perbedaan penyaluran bansos itu dijelaskan Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos Nurul Farijati. Perbedaannya adalah KPM perluasan program bansos sembako akan mendapat bantuan setiap bulan Rp 200.000 hingga Desember 2020.
Untuk bantuan sembako dari presiden, nominalnya adalah Rp 600.000 selama tiga bulan yang cair Rp 300.000 dua kali per bulan.
“Rincian bantuan dari presiden itu antara lain beras, minyak goreng, sarden, kornet, sambal, kecap, mi instan, susu, teh, dan sabun mandi,” kata Nurul.
Bupati Versus Menteri
Video Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Salim Landjar mengamuk karena warganya susah makan, belum dapat bantuan dari pemerintah akibat pandemi Corona, viral di media sosial. Bahkan, dalam video yang beredar sejak Minggu 26 April 2020 itu, Sehan sampai menghardik menteri yang mengeluarkan mekanisme BLT melalui transfer bank.
Dalam video berdurasi dua menit lebih tersebut, Sehan mengatakan para menteri mempersulit pembagian BLT kepada rakyat yang terdampak Covid-19. Dia bahkan sampai mengumpat dengan kata-kata kasar. Kata dia, rakyat sudah kelaparan dan membutuhkan kehadiran negara.
Sehan Landjar mengungkapkan, warganya mulai mengeluh kehabisan beras. Bahkan ada warga yang meminta BLT diganti dengan beras lima kilogram saja. Sementara, aturan dari Menteri Sosial Juliari Batubara melarang masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) mendapatkan bantuan pangan dari pemerintah daerah.
“Rakyat minta seliter beras, dia tunggu BLT tapi BLT-nya kapan? Bahkan ada yang bilang kasih saja beras 5 kg, biar nggak usah BLT. Kita sudah mau makan sekarang,” kata dia.
“Kalau ada 4.700 (bantuan), memangnya Bank Sulut ada buku rekening sebanyak itu?” lanjut Sehan.
Dalam video itu, dia juga meminta pemerintah pusat untuk memberikan diskresi dalam setiap situasi kepada pemerintah daerah untuk mengucurkan BLT. Nantinya kata dia, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengalokasiannya ini akan dikawal oleh kejaksaan, OJK, KPK dan Kepolisian.
“Makanya menteri-menteri. Emangnya menteri itu lebih hebat daripada bupati? Saya selalu bilang jangan menggeneralisir seakan-akan kepala daerah itu garong jangan menggeneralisir, kasih aja diskresi dikawal KPK, polisi, OJK, jaksa, LSM, wartawan. Terlalu banyak aturan kertas-kertas menteri-menteri ini, bosan dengan menteri-menteri,” kata dia lagi.
Sehari kemudian, Menteri Sosial Juliari Batubara menjawab tudingan itu. Dia menegaskan memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah (pemda) menentukan nama-nama penerima bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak pandemi Covid-19. Dia menegaskan bahwa pemda tak perlu terpaku pada penerima yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Ini sudah kami sampaikan berkali-kali, silakan memberikan nama-nama penerima bansos yang tidak ada di dalam DTKS. Kami tidak mengunci daerah untuk hanya mengambil data-data yang dari DTKS kami. Tidak sama sekali,” ujar Juliari dalam video conference, Senin (27/4/2020).
Dia mengakui bahwa penyaluran bansos untuk warga tidak mampu menuai kritik lantaran dinilai mekanismenya berbelit-belit. Untuk itu, pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada pemda untuk mengatur mekanisme penyaluran bansos dari anggaran APBD masing-masing.
“Tidak perlu ragu, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Bahwa apabila ada satu keluarga yang sudah menerima bansos dari pusat, apakah itu bansos sembako atau bansos tunai, mereka takut kalau memberikan lagi bansos dari mereka. Silakan, tidak ada halangan sama sekali dari pemerintah pusat,” jelas Juliari.
Menurut dia, hal itu karena anggaran bansos tersebut merupakan anggaran daerah. Pemerintah pusat akan mengatur seluruh bansos yang berasal dari APBN sehingga tidak menumpuk dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Silakan dengan kebijakan masing-masing, pemahaman daerah masing-masing untuk gelontorkan dan menetapkan siapa-siapa saja yang bisa mendapatkan program bansos daerah tersebut,” jelas Juliari.
Dia juga mengakui bahwa distribusi bansos berpotensi tak tersalurkan secara merata. “Sudah pasti ada yang tidak terima. Makanya penyelesaiannya silakan pemda atur,” ujar Juliari.
Sementara, pada Rabu 29 April 2020 lalu, Juliari mengakui penyaluran bansos berupa paket sembako untuk warga terdampak Covid-19 sempat tersendat. Hal itu dikarenakan harus menunggu tas pembungkus untuk mengemas paket sembako.
Juliari menyebut tas itu belum tersedia karena pemasok bahan mengalami kesulitan mengimpor bahan baku. Sehinggga menyebabkan distribusi bansos terkendala meski paket sembako sudah tersedia.
“Awalnya iya (sempat tersendat) karena ternyata pemasok-pemasok sebelumnya kesulitan bahan baku yang harus impor,” kata Juliari.
Tas untuk mengemas paket sembako itu bewarna merah putih dan bertuliskan ‘Bantuan Presiden RI Bersama Lawan Covid-19’. Di tas itu juga terdapat logo Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Sosial serta cara-cara agar terhindar dari virus corona.
Juliari menegaskan bahwa saat ini produksi tas kemasan tersebut sudah lancar. Dia mengaku telah mengajak perusahaan lain untuk membuat tas kemasan sehingga diharapkan distribusi paket sembako kedepannya tidak terganggu.
“Sekarang supply kantong sudah lancar,” jelas Juliari. (Liputan6.com)
