Bontang
Neni Moerniaeni Gelar Dialog di Sekolah Dasar Kreatif Muhammadiyah Boarding School
BEKESAH.co, Bontang – Dewan Pendidikan Muhammadiyah Bontang, Neni Moerniaeni menggelar dialog bertajuk ‘Pendidikan Peduli Kesehatan’ di Sekolah Dasar Kreatif Muhammadiyah Boarding School (KMBS). Acara ini bertujuan untuk mendengar keluhan sekaligus menyapa masyarakat Kota Bontang.
Neni Moerniaeni dalam paparannya menekankan pentingnya perhatian terhadap tenaga pendidikan, terutama di bidang kesehatan. Menurutnya, banyak pendidik yang tidak memiliki jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS kesehatan. Selain itu, kesehatan siswa dan lingkungan sekolah juga perlu ditingkatkan.
“Kalau bisa mudah, kenapa harus dipersulit,” tegas Neni, yang juga dikenal sebagai aktivis kesehatan di Kota Bontang.
Neni, yang pernah menjabat sebagai anggota DPR RI, juga menjelaskan bahwa ia akan fokus mengalokasikan 20 persen anggaran untuk pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang. Dengan total APBD Bontang saat ini sebesar 3 triliun, sekitar 600 miliar akan dimaksimalkan untuk pendidikan. Ia juga menyebutkan beberapa program unggulannya seperti “1 juta per 1 anak”, “1 rumah 1 sarjana”, mencetak 1000 wirausahawan dengan memberikan bantuan modal tanpa bunga sebesar 5 juta rupiah, serta bantuan untuk perempuan kepala keluarga (PK) yang suaminya dipenjara.
“Kalau Bunda diberi amanah, akan memaksimalkan setiap program nantinya,” tandas Neni.
Manajer Sekolah Kreatif Bontang. Rahmad Budiono mengungkapkan dalam sambutannya bahwa KMBS didirikan pada 4 Februari 2010, dan merupakan salah satu dari 22 sekolah kreatif di seluruh Indonesia yang memfasilitasi anak berkebutuhan khusus (ABK).
“Tenaga pendidik di sini kurang lebih 60 orang. Harapannya, jika Bunda Neni mendapatkan amanah, beliau dapat memperhatikan kesejahteraan guru sehingga mereka lebih bersemangat dalam mengajar. Alhamdulillah, SD Kreatif kami mampu menjadi juara 1 tingkat nasional sebagai kepala sekolah,” ujar Rahmad.
Salah satu peserta dialog menyampaikan harapannya kepada Bunda Neni. Ia menyoroti kurangnya intervensi dari pemerintah dalam memudahkan akses perizinan bagi lembaga pendidikan swasta. Menurutnya, sekolah Muhammadiyah yang hanya memiliki modal surat keputusan (SK) dari pimpinan tanpa aset penunjang kesulitan mendapatkan pinjaman di bank.
