Bontang
Maming Kritisi Pengadaan Kapal di DPPKB, Dianggap Mubazir
BEKESAH.co, Bontang – Komisi I DPRD Bontang gelar rapat bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Kelurga Berencana (DPPKB) Bontang.
Rapat kerja tersebut membahas terkait serapan anggaran semester I DPPKB Bontang. Kegiatan dihelat di Gedung Sekretariat DPRD Bontang, Senin (15/8/2022).
Salah satu hal yang disorot oleh Komisi I yaitu pengadaan kapal yang nilainya capai Rp 920 juta. Rencananya, kapal tersebut akan difungsikan untuk membantu mobilitas DPPKB Bontang yang hendak melakukan kunjugan atau sosialisasi di daerah pesisir.
Namun, hal itu dinilai akan mubazir, sebab penggunaan kapal tersebut tidak dilakukan secara terus menerus. Karena kunjungannya pun dilakukan hanya waktu tertentu saja. Sehingga, pihaknya memberikan saran agar pengadaan kapal tersebut bisa berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang.
Jika itu terealisasi, maka penggunaan kapal tersebut akan optimal, sebab beberapa guru kerap melintasi laut untuk mengajar di daerah pesisir, seperti di Pulau Gusung.
“Nanti bisa kordinasi dengan Disdikbud, kebetulan kan mereka juga mitra komisi I supaya tidak terlalu mubazir dan biaya perawatan bisa berbagi. Karena kalau hanya khusus DPPKB saya rasa lebih banyak istirahatnya,” ujar Maming saat rapat kerja bersama DPPKB Bontang.
Sementara itu, Sekertaris DPPKB Bontang, Srie Mariyatini mengungkapkan, pengadaan kapal itu untuk keperluan operasional penyuluhan dan pelayanan KB, pemasangan alat kontrasepsi seperti IUD, Implan dan lainnya. Kemudian untuk melakukan penyuluhan stunting dengan sasaran wilayah pesisir. Misalnya di Selangan dan Pulau Gusung.
“Sebelumnya kami selalu sewa kapal, dan itu dianggarkan di APBN senilai Rp 920 juta. Setelah kontrak nilainya berubah menjadi Rp 888 juta,” ungkapnya.
Sebagai informasi, serapan anggaran DPPKB Bontang di semester I capai 68 persen dari total anggaran senilai Rp 12 miliar. Komisi I DPRD Bontang berharap DPPKB tidak menyumbang silpa di akhir tahun.
Penulis : Maimunah Afiah
