Bontang
Main Politik Uang di Pilkada Bontang 2020, Pidana 6 Tahun, Denda Rp 1 Miliar
BEKESAH.co – Pemilihan kepala daerah serentak pada 2020 mendatang diharapkan bisa mengikis praktik kotor politik uang. Komitmen itu yang terus digaungkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bontang saat menggelar sosialisasi pengawasan tahapan Pilkada Bontang 2020, Rabu malam (18/12/2019) di Cafe Kimochi Bontang, Kalimantan Timur.
Pada sosialisasi itu, Ketua Bawaslu Bontang, Nasrullah, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk komitmen mengawasi jalannya pilkada serentak. Agar terciptanya pilkada yang jujur, adil dan akuntabel. Serta terlaksananya peraturan perundang-undangan mengenai pemilu secara menyeluruh.
Penandatangan MoU pengawasan partisipatif Bawaslu Kota Bontang, dan Universitas Trunajaya. (Fahmi Fajri).b
“Peningkatan kolaborasi antara Bawaslu dengan kelompok masyarakat sipil inilah yang menjadi kunci peningkatan partisipasi bersama masyarakat,” sebutnya.
Dia menjelaskan, berdasarkan Pasal 187A UU Nomor 10 Tahun 2016, bahwa bagi siapa yang menjanjikan atau, memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pilihan kepada calon tertentu terancam pidana 6 Tahun dan denda Rp1 miliar.
Sementara itu, Koodinator Divisi pengawasan, Humas & Hubungan Antar Lembaga, Agus Susanto, mengatakan, kegiatan pengawasan partisipatif penting dilakukan, terutama dalam mengawasi pemilu di ruang privat yang tidak tersentuh oleh pengawas pemilu. Apalagi, masyarakat merupakan pemilik kedaulatan tertinggi di negara demokrasi ini.
“Kegiatan ini sangat bermanfaat dan cukup mendidik untuk masyarakat,” terangnya.
Dia menuturkan, masalah politik uang dan berita hoaks acapkali menjadi praktik yang sangat sulit diatasi selama ini di Bontang. “Mudah – mudahan dengan adanya kegiatan ini mampu meminalisir terjadinya praktik politik uang, berita hoaks dan intimidasi serta netralitas ASN,” katanya.
Sebelum sosialisasi dilakukan, para peserta melakukan deklarasi tolak politik uang. Mereka membubuhkan tanda telapak tangan di salah satu banner yang disiapkan di sudut ruang acara.
Tak lain sebagai penanda menolak politik uang di perhelatan Pilkada serentak 2020 mendatang.
Adapun strategi pengawasan Pilkada serentak 2020 yang disusun Bawaslu Bontang, di antaranya :
1. Penyusunan dan peningkatan mutu regulasi pengawasan Pilkada
2. Peningkatan kapasitas dan integritas pengawas Pilkada
3. Pengembangan metode pengawasan yang sistematis dan integratif berbasis teknologi informasi
4. Peningkatan dukungan layanan administrasi organisasi dan sarana dan prasarana
5. Penguatan kerjasama antar lembaga
6. Peningkatan pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. (mal)
