Connect with us

Bontang

Ketua DPRD Bontang Kritisi Pemkot yang Diam-diam Tarik Dana Besar-besaran dari Bank Kaltim ke Bank Konvesional

Published

on

Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam menilai rencana Pemkot Bontang membangun Rumah Kreasi Milenial tidak tepat sasaran.

BEKESAH.co, Bontang – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang mengungkapkan kekecewaannya terhadap tindakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang yang menarik dana dalam jumlah besar dari Bank BPD Kaltimtara dan mengalihkannya ke bank-bank konvensional lainnya tanpa pembicaraan terlebih dahulu dengan DPRD.

“Sebagai bentuk fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah, saya selaku Ketua DPRD sangat kecewa dengan apa yang terjadi saat ini. Penarikan uang Pemkot di Bank Kaltim yang dialihkan ke bank-bank konvensional lain dengan jumlah yang sangat besar seharusnya dibicarakan dulu dengan DPRD Bontang,” ujarnya.

Baca Juga  Ramai soal Pelempar Batu Kendaraan Melintas di Jalan NPK Pelangi, Ketua DPRD Bontang Minta Orang Tua Awasi Anak

Meskipun diakui bahwa kewenangan pengalihan dana memang berada di tangan Pemkot Bontang, Ketua DPRD menekankan pentingnya transparansi dan komunikasi yang baik dengan DPRD terkait langkah-langkah signifikan seperti ini. “Setidaknya kami harus tahu manfaat bisnis apa saja yang didapat dari pengalihan dana ke bank-bank lain untuk masyarakat dan pemerintah kota Bontang. Ini sangat penting sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan daerah,” tambahnya.

Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris, juga menyuarakan keprihatinannya terhadap langkah ini, menyatakan bahwa alur kas keuangan bank dapat terganggu akibat penarikan dana yang besar tersebut. “Kami prihatin lantaran alur kas keuangan bank dapat terganggu dengan penarikan dana sebesar ini. Hal ini dapat mempengaruhi stabilitas keuangan lokal,” ujar Agus Haris.

Advertisement

DPRD Bontang berharap ke depannya Pemkot Bontang dapat lebih terbuka dan melibatkan DPRD dalam pengambilan keputusan penting yang berdampak pada pengelolaan keuangan daerah, demi kepentingan bersama dan transparansi publik. (*)

Penulis : Sadly Jaya