Bontang
DPRD Terima Demonstran Ampera, Ini 4 Tuntutannya
BEKESAH.co, Bontang – DPRD Bontang memfasilitasi para demonstran dari Aliansi Amanah Penderitaan Rakyat (Ampera), Senin (12/9/2022).
Para demonstran diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya dalam ruang rapat paripurna. Penyampaian aspirasi langsung dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris.
Agus Haris menyambut baik kehadiran para demonstran yang tentu membawa semangat dan kemaslahatan masyarakt Bontang. Ia pun mempersilahkan kepada perwakilan demonstran untuk menyampaikan aspirasinya.
Salah satu juru bicara dari Ampera, Sadli Jaya membeberkan empat hal yang menjadi tuntutan, pertama menolak pemotongan subsidi BBM dan memberantas mafia BBM, kedua, menuntaskan kasus pelanggaran HAM di Indonesia
Ketiga, mendesak dan mengawal Pemerintah Kota Bontang untuk menuntaskan genangan banjir di Kota Bontang dan keempat, mendesak Pemerintah Kota Bontang dalam menstabilkan harga bahan pokok.
“Ini kami sampaikan untuk mewakili masyarakat yang tercekik akibat kenaikan BBM, kami butuh pernyataan sikap dari para pemangku kebijakan DPRD maupun pemerintah Bontang,” ujarnya, Senin (12/9/2022).
Menanggapi penyampaian tersebut, Agus Haris selaku pimpinan rapat mengatakan kenaikan BBM memang memberikan dampak kepada semua lapisan masyarakat, termasuk DPRD maupun pemerintah.
Kendati demikian, pihaknya tidak menutup telinga. Aspirasi yang peserta demo sampaikan akan menjadi catatan yang nantinya akan diperjuangkan ke pemerintah pusat. Sebab, yang mengeluarkan kebijakan kenaikan BBM adalah pemerintah pusat.
Namun, ada beberapa prosedur yang harus dilakukan, mengingat porsi dari DPRD dan pemerintah di daerah punya keterbatasan. Sehingga, perlu adanya dorongan politik secara kepartaian untuk mendesak pemerintah agar merubah kebijakan yang sangat berdampak kepada masyarakat.
“Kami menyambut baik aspirasi ini dan akan kami tampung untuk disampaikan ke pusat, masing-masing anggota juga akan menyampaikan ke pimpinan partainya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Agus Haris mebahas soal banjir yang juga menjadi salah satu tuntutan. Ia mengungkapan hingga saat ini pemerintah daera sudah mengalokasi dana untuk penanganan banjir. Bahkan, pihaknya juga sudah meminta kepada pemkot untuk mengalokasikan dana APBD sebesar 10 persen.
Sejauh ini, salah satu cara untuk meminimalosir banjir yaitu dilakukan normalisasi sungai, hanya saja untuk melihat hasilnya butuh proses dan waktu yang cukup panjang.
“Kita beri kesempatan kepada kepala daerah beserta jajarannya untuk menyelesaikan persoalan ini, kami DPRD akan terus mengawasi dan mengawal penanganan banjir di Bontang,” tutupnya.
Penulis : Maimunah Afiah
