Bontang
Dewan Ancam Setop Proyek Mal Bontang Jika Tak Segera Atasi Masalah Banjir
BEKESAH.co- DPRD Kota Bontang menagih komitmen manajemen Bontang City Mall (BCM), atasi masalah banjir di pemukiman warga Kelurahan Tanjung Laut yang diakibatkan aktivitas pembangunan proyek tersebut.
Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina mengungkapkan, saat meninjau lokasi pembangunan beberapa waktu lalu, pihak BCM berencana membangun drainase pengendali banjir. Namun hingga saat ini belum juga terealisasi.
“Di sana bukanya terselesaikan, yang ada makin parah menurut laporan yang diterima dari ketua-ketua RT,” ungkapnya.
Hasil rapat dengar pendapat 27 Oktober lalu, lanjutnya, manajemen BCM justru lempar bola. Katakan permasalahan dampak lingkungan jadi tanggung jawab kontraktor pelaksana.
Sementara kontraktor mengklaim pembuatan drainase untuk warga tak masuk dalam porsi kerjanya.
Jika tanggung jawab pengerjaan drainase di limpahkan ke kontraktor, maka perlu ada usulan atas penambahan porsi kerja terlebih dulu ke owner pusat.
“Alasanya begitu, jadi saling lempar. Pejabat sebelumnya katanya sudah diusulkan. Tapi sampe sekarang belum ada jawaban. Sekarang pejabat baru dari pihak owner berjanji akan mengusulkan kembali penambahan porsi kerja ke pusat,” terang Amir.
Meski begitu, jajaran Komisi III pun bersepakat akan memberikan waktu selama dua pekan ke depan untuk menunggu jawaban atas usulan penambahan kerja dari pihak owner.
Sesuai hasil kesepakatan RDP, jajaran Komisi III bersepakat akan melakukan pemberhentian sementara, jika estimasi waktu yang telah diberikan belum juga mendapat respon.
“Artinya pengerjaan sudah bisa dilakukan di bulan 12 (Desember). Jangan lagi kita biarkan diulur-ulur. Kasihan masyarakat kita yang di sana,” terang Amir.
Selanjutnya, legislator politisi Gerindra itu pun menegaskan, pembangunan BCM sejatinya sangat ia dukung. Namun, pihak managemen BCM juga dalam proses pembangunan perlu mengikuti aturan yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bontang.
“Kita sangat dukung pembangun BCM, karena itu akan meningkatkan perekonomian masyarakat dan bisa menyerap tenaga kerja lokal. Tapi kita juga harus ingat, bahwa di sini ada aturan. Makanya kita awasi sesuai fungsi legislasi,” tegasnya.(*)
Penulis: Maimunah Aifah
