Trending

Akomodir Janji Basri-Najirah Sampai Tangani Masalah Banjir, Belanja Daerah Tahun Depan Diprediksi Rp 1,27 Triliun

BEKESAH.co- Badan Perencanaan dan Penelitian Pembangunan (Bapelitbang) Kota Bontang sudah memproyeksi belanja daerah tahun 2022 mendatang. Besarannya mecapai Rp 1,27 triliun.

Kepala Bapelitbang Bontang, Amiruddin Syam mengatakan estimasi dana tersebut bakal digunakan untuk menangani masalah banjir yang menjadi salah satu prioritas tahun depan.

“Pembahasan lebih lanjut terkait penentuan skala prioritas akan dilakukan pasca Basri- Najirah di lantik. Nanti akan kita sampaikan kondisi keuangan kita seperti ini, kemudian ini loh yang menjadi skala prioritas di Kota Bontang,” katanya, ditemui di gedung DPRD beberapa waktu lalu.

Kata Amir, janji-janji politik Basri-Najirah juga harus diakomodir. Walaupun tidak semua harus dilaksana di tahun pertama.

Kepala Bapeltibang Bontang, Amiruddin Syam (Foto: Bekesah.co| Mae)

“Kalau nanti masyarakat Bontang atau tim dari Basri-Najirah memprioritaskan penanganan banjir yah tentu anggaran kita alihkan ke penanganan tersebut. Tentunya kalau semua dialihkan, berarti ada kegiatan yang harus kita tunda,” jelasnya.

Karena Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bontang masih bergantung pada dana perimbangan maka ada 3 fokusan yang harus dilakukan oleh daerah.

Sesuai dengan arahan pemerintah pusat yakni, pemulihan ekonomi, kesehatan dan jaring pengamanan sosial. Itu menjadi syarat mutlak yang harus diperhatikan.

“Itu amanah dari pemerintah pusat, karena kita masih bergantung, kalau tidak dituruti maka kita akan kenak pinalti,” terangnya.

Lebih lanjut, kata Amir Pendapatan Asli Daerah di APBD Bontang hanya 16 persen, artinya nilainya hanya kurang lebih 180 miliar sedangkan selebihnya adalah dana perimbangan.

“Contoh tahun ini saja, kita disuruh memotong 8 persen dari DAU untuk permasalahan kesehatan, 20 persen untuk pemulihan ekonomi, otomatis kita menunda kegiatan-kegiatan yang sebenarnya juga menjadi program kita ditahun 2021,” terangnya.

Bahkan pembangunan gedung KIR tidak masuk dalam janji politik wali kota terpilih. Jadi tidaknya itu dibangun tahun 2022 menjadi keputusan Basri-Najirah.

Lebih lanjut ia mengatakan, jika nantinya tahun 2022 rencana itu direalisasi, kemungkinan pembangunan akan dilakukan bertahap. Karena sulit kalau langsung dianggarkan keseluruhan.

Biaya pembangunan yang membutuhkan dana sebesar Rp 26 miliar bisa saja direalisasi jika dianggarkan dua kali. Misalnya Rp 10 miliar dulu.

“Nanti tahun selanjutnya baru dianggarkan sisanya. Bisa saja begitu. Tapi nanti kita liat lagi lah keputusan wali kota yang baru,” pungkasnya.

Penulis : Maimunah Afiah

Tags

Related Articles

Back to top button
Close