Bontang
Akademisi Unmul Dorong Pemkot Bontang Dukung Penjahit Lokal
BEKESAH.co, Bontang – Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwosuharjo, mengimbau Pemerintah Kota Bontang untuk lebih berpihak pada kebijakan anggaran yang mendukung pemberdayaan penjahit lokal.
Purwadi, yang juga pengamat ekonomi, menyoroti kurangnya keterlibatan penjahit lokal dalam pengadaan seragam batik sekolah sebanyak 33.370 pcs. Diketahui, perusahaan pemenang tender berasal dari luar Bontang, yaitu Kota Malang, Jawa Timur.
“Soal harga pasti berbeda, karena bahan baku berasal dari Jawa dan penjahit lokal juga harus mendapatkannya dari sana. Pemerintah harus bisa melihat indikator ini,” ujarnya kepada wartawan Bekesah saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Sabtu (15/6/2024).
Menurutnya, jika alasan Pemkot menggunakan jasa penjahit luar Kota Bontang karena harga lebih murah, ada beberapa faktor penyebabnya. Faktor-faktor tersebut meliputi persaingan yang tidak seimbang, perbedaan harga bahan baku, standar upah kerja (UMR) yang sangat berbeda, kondisi demografi yang luas, serta distribusi yang membutuhkan biaya tambahan.
Purwadi menjelaskan sebelum penetapan anggaran, pemerintah seharusnya melakukan perencanaan, survei harga pasar, dan melibatkan penjahit lokal untuk negosiasi harga. Langkah ini penting untuk mendorong UMKM di Kota Bontang agar naik kelas.
“Itu kan bisa didiskusikan, semua bisa dibuat regulasi. Pemerintah bisa membuat kebijakan yang berpihak pada penjahit lokal,” lanjutnya.
Dosen manajemen Fakultas Ekonomi Unmul ini menegaskan bahwa Pemerintah Bontang harus berani membuat aturan yang menguntungkan penjahit lokal. Alokasi anggaran harus mendukung keberlangsungan usaha kecil. Ia menekankan bahwa meski harganya lebih mahal, kualitas yang baik dan perputaran ekonomi di dalam Bontang adalah hal yang lebih penting.
“Ketidaktersediaan bahan baku memang mempengaruhi harga jadi mahal. Tapi tidak apa-apa mahal, semua juga berputar di sini. Mereka bisa membayar sekolah anaknya dan keperluan lainnya,” tandasnya.
Ia menambahkan, pemerintah bisa menjamin ketersediaan bahan baku, memberikan subsidi, dan menyediakan payung hukum yang menguntungkan masyarakat kecil sehingga mendorong UMKM naik kelas dan memiliki daya saing kuat. (*)
Penulis : Sadly Jaya
