Bontang
Abdul Haris Nilai Hibah Bansos untuk Rumah Ibadah Terlalu Kecil
BEKESAH.co, BONTANG – Komisi I DPRD Bontang menggelar rapat dengar pendapat bersama Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekertaris Daerah (Sekda) Bontang, Senin (18/7/2022).
Kegiatan tersebut dihelat di ruang Sekertaris DPRD Bontang, rapat dipimpin langsung oleh Anggota Komisi I, Abdul Haris. Rapat itu membahas mengenai hibah bantuan sosial (bansos).
Diketahui, dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 6 tahun 2018 batas maksimal penyaluran dana hibah sarana dan prasarana pendidikan dan rumah ibadah maksimal Rp 150 juta. Abdul menganggap, angka tersebut terlalu kecil. Sehingga ia meminta aturan tersebut direvisi.
Ia menilai angka tersebut tidak mencukupi, apalagi nantinya ada potongan biaya perencanaan,pengawasan, administrasi dan lain-lain.
“Apa yang didapat kalau hanya dikasih Rp 150 juta,” tuturnya.
Selain itu. Abdul Haris mempertanyakan terkait mekanisme pengajuan hibah bansos khususnya bagi tempat ibadah di Kota Bontang.
Pasalnya, mekanismenya masih belum secara gamblang diketahui oleh masyarakat. Sehingga Abdul Haris minta agar pemerintah melakukan sosialisasi.
“Banyak yang belum paham,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Kesra Sekda Bontang, Aguswati menyampaikan bahwa angka bantuan untuk tempat ibadah maksimal senilai Rp 150 juta itu bukan kewajiban pemerintah kota, karena angka tersebut sudah tertuang dalam aturan di peraturan dalam negeri (permendagri).
Jika mau dinaikkan perlu kajian di bagian Bappelitbang.
“Aturan tersebut pun sebenarnya sudah direvisi sebanyak 4 kali, untuk nominal itu sudah ada aturan tertinggi di Permendagri,” ujarnya.
Lebih lanjut, Aguswati menjelaskan untuk mekanisme hibah bansos itu menjadi ranah Kesra. Jadi, alurnya masyarakat mengirim proposal, kemudian dilakukan verifikasi. Kemudian untuk rekomendasi dan pencairannya itu menjadi bagian dari teknis Dinas Sosial.
Penulis : Maimunah Afiah
