Bontang
Salam Getol Tagih Utang Insentif Nakes ke Pemkot
BEKESAH.co — Anggota Komisi II DPRD Bontang Nursalam kembali menagih utang pemerintah yang telat membayar insentif tenaga kesehatan (nakes).
Tunggakannya mencapai Rp 4,3 miliar. Insentif yamg belum dibayar sejak Januari hingga Maret 2021.
Apalagi, insentif itu telah diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2021. Sehingga tidak ada alasan untuk menunda pembayaran.
“Saya orang yang paling menyoal insentif nakes, saya desak pemkot, segera bayar itu nakes,” katanya saat rapat dengar pendapat bersama Pemkot Bontang, Senin (12/7/2021).
Apalagi beberapa nakes sudah tumbang bahkan meninggal dunia karena terinfeksi Covid-19. “Betapa berdosanya kita, nakes yang meninggal tapi insentifnya belum dibayar, saya mau itu segera didahulukan,” ucapnya.
Selain itu, ia juga menilai penggunaan dana refocousing tidak sesuai dengan kebutuhan. Setidaknya ada Rp 21 miliar dana hasil refocousing yang diperuntukkan untuk penanganan Covid-19.
Tapi, dari dana tersebut tidak ada satu persen pun digunakan untuk pembayaran nakes di tahun 2021. Melainkan diperuntukkan untuk kegiatan yang sekiranya masih bisa ditunda, seperti penyediaan fasilitas sarana prasarana untuk posko di satgas tingkat RT.
Seharusnya, kata Salam, pembayaran nakes menjadi prioritas. Jika terjadi penundaan maka pemerintah terus menerus akan berhutang kepada nakes.
“Itu seharusnya dipikirkan oleh pemkot, jangan membuat keputusan atas dasar keinginan, tapi liat mana kebutuhan yang memang harus dibayarkan dan diprioritaskan,” terangnya.
Sementara itu, Ketua TAPD Bontang, Aji Erlynawati memaparkan anggaran refocousing senilai Rp 9,2 miliar diperuntukkan untuk kebutuhan logistik oleh Dinas Kesehatan dan informasinya anggaran itu digunakan untuk keperluan vaksinasi, seperti pembelian jarum suntik, APD dan akomodasi lainnya.
Kemudian, anggaran sebesar Rp 2,9 miliar digunakan untuk membayar utang insentif nakes periode 2020. Selanjutnya dana alokasi untuk sarana prasarana pendukung Dinas Kesehatan mencapai Rp 2 miliar dan membayar utang insentif RSUD senilai Rp 266 juta. Sehingga total keselurahan capai Rp 14 miliar.
“Untuk sisanya Rp 7 miliar, digunakan untuk penunjang di satgas tingkat RT,” katanya.
Pihaknya pun akan terus melakukan upaya untuk memberikan hak kepada setiap nakes. Bahkan, pihaknya mengirim surat ke setiap OPD untuk menghold kegiatan yang sekiranya tidak perlu dilakukan, yang nantinya dana tersebut diperuntukkan untuk dana penanganan Covid-19 khusunya pembayaran nakes.
“Sudah kami kirim surat ke setiap OPD dan kami masih menunggu balasan suratnya,” bebernya.
Penulis : Maimunah Afiah
