Politik
Manuver Terakhir Jenderal Purnawirawan Moeldoko Kudeta Demokrat
BEKESAH.co – Legalitas kepemimpinan Partai Demokrat memasuki babak baru usai Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terkait status Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Kabar tersebut disampaikan langsung oleh AHY beberapa jam sebelum pihaknya menyerahkan kontra memori ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Senin (3/4/2023), terkait PK yang diajukan oleh Moeldoko.
AHY menyebut Moeldoko Cs masih mencoba untuk mengambil alih Partai Demokrat pasca Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang pada 2021 lalu.
“KSP Moeldoko mengajukan PK pada tanggal 3 Maret 2023. Tepat satu hari setelah Partai Demokrat secara resmi mengusung saudara Anies Baswedan sebagai Bacapres,” ujarnya di Kantor DPP Partai Demokrat Posko Perubahan dan Perbaikan, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (3/4/2023).
Upaya Jegal Anies jadi Capres
Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat kubu Moeldoko Saiful Huda membantah pengajuan PK dikaitkan dengan upaya menjegal pencapresan Anies.
Huda berdalih pengajuan PK dilakukan sebagai bagian dari persoalan internal Demokrat yang belum selesai. Pihaknya masih ingin kembali membuktikan kepemimpinan AHY di Demokrat ilegal.
“Enggak ada hubungannya dengan penjegalan pencalonan Anies, enggak ada hubungannya. Itu hanya halusinasi AHY saja,” jelasnya.
Moeldoko sendiri masih menahan diri bicara soal PK tersebut. “Ora ngerti aku, ora ngerti,” kata Moeldoko di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, Senin (3/4/2023).
Langkah PK itu dinilai sebagai bukti masih ada pengaruh Moeldoko di lingkaran Demokrat. Artinya, Moeldoko masih punya kekuatan politik untuk menggeser posisi AHY dan terlibat secara aktif dalam Pilpres 2024 mendatang.
“Ia masih punya kekuatan dan pengaruh untuk mengambil alih Demokrat,” kata pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro Selasa (4/4/2023).
Pengajuan PK sekaligus dinilai jadi langkah penghabisan Moeldoko dalam operasi mengambilalih Demokrat. Menurut pengamat politik dari Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga pengajuan PK tidak mungkin dilakukan apabila tujuannya hanya ingin mengganggu konsentrasi dan perolehan suara dari Demokrat saja.
Demokrat terlalu besar untuk sekadar diganggu. Jamiluddin berkata Demokrat punya basis konstituen yang tidak bisa dianggap sepele dan sangat bisa mempengaruhi Pilpres 2024.
“Moeldoko tampaknya tetap berkeinginan mengambil alih Demokrat karena buat mereka, Demokrat ini salah satu partai yang potensial,” jelasnya saat dihubungi, Senin (3/4).
“Karena itu kalau Demokrat bisa diambil, tentu ini akan menguntungkan bagi pihak-pihak yang di belakang Moeldoko,” imbuhnya.
Jamiluddin menilai kekhawatiran AHY bahwa pengajuan PK sekaligus bertujuan untuk menghentikan langkah Anies tidaklah berlebihan dan masuk akal.
Sebab apabila PK yang diajukan oleh Moeldoko dikabulkan maka tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan oleh kelompok AHY. Lantaran keputusan PK bersifat final dan mengikat.
Sementara, ia menilai, tidak ada jaminan apabila Partai Demokrat yang dinakhodai oleh Moeldoko akan tetap mengusung Anies sebagai bakal Capres.
Dengan segala kemungkinan itu, langkah Moeldoko juga menjadi ancaman bagi Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP)–Demokrat, NasDem, dan PKS–yang telah mendeklarasikan pencalonan Anies.
Tanpa suara Demokrat koalisi tersebut tidak akan mencukupi persyaratan presidential threshold untuk mengusulkan Anies sebagai capres.
“Kalau mereka menang dengan sendirinya Demokrat akan menjadi kendali kubu Moeldoko. Kalau itu terjadi maka Demokrat dapat dipastikan tidak akan mengusung Anies,” jelasnya.
Agung berkata bukan tidak mungkin Demokrat versi Moeldoko nantinya justru memberikan suara kepada koalisi selain pengusung Anies. Misalnya, Demokrat di bawah Moeldoko bisa menggeser dukungan ke koalisi besar yang saat ini tengah digodok oleh lima partai pemerintah yakni PAN, Golkar, Gerindra, PKB dan PPP.
Atau, bisa juga Demokrat versi Moeldoko merapat ke PDI Perjuangan.
“Secara institusional suka atau tidak manuver hukum dan politik dari Moeldoko ini memberi pengaruh bukan saja ke internal Demokrat namun juga eksternal,” jelasnya.
“Bila upaya hukum yang dilakukan oleh Moeldoko sukses bisa berpengaruh secara langsung terhadap tiket pencapresan Anies,” imbuhnya.
Pertanyaannya, adakah pihak lain di belakang layar yang mendukung ambisi Moeldoko mengambilalih Demokrat?
Dengan dampak yang demikian besar bila terjadi pergantian kepemimpinan di pucuk Demokrat, Agung yakin ada pihak-pihak di belakang Moeldoko.
Dukungan sosok luar ke Moeldoko
Keyakinan Agung juga diamini oleh Jamiluddin. Menurutnya, upaya PK tidak murni dari keinginan kubu Moeldoko saja.
Ia curiga ada orang-orang yang mendukung di belakang Moeldoko dengan harapan akan menurunkan potensi torehan suara dari Demokrat.
“Upaya PK ini menurut saya tidak hanya semata keinginan kubu Moeldoko. Ada di belakang, orang-orang kuat yang memang selama ini berupaya untuk Demokrat tidak boleh besar dan tidak bisa mengusung Anies,” jelasnya.
Sikap Istana yang diam sejak awal kisruh Demokrat di Deli Serdang jadi salah satu kecurigaan Jamiluddin.
Istana, kata Jamiluddin, tak pernah menegur Moeldoko sejak pertama kali mencoba mengkudeta AHY di Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang. Padahal, kata dia, pelaksanaan KLB itu sempat membuat kegaduhan politik nasional. Terlebih dengan posisinya sebagai Kepala Staf Presiden (KSP), ia menilai, Moeldoko paling tidak sewajarnya sudah mendapatkan teguran dari pihak istana.
“Kalau Moeldoko ini melakukan pengambilalihan Demokrat itu tidak direstui oleh Istana harusnya kan ditegur. Tapi sampai sekarang kita belum pernah mendengar adanya teguran dari Istana terhadap Moeldoko,” ujarnya.
“Karena itu sangat beralasan kalau istana terkesan membiarkan Moeldoko. Kenapa begitu, tentu ada udang di balik batu,” sambungnya.
Meski begitu, kedua pengamat tersebut sepakat upaya PK yang diajukan Moeldoko juga dapat memberikan efek bumerang karena berpotensi menaikkan elektabilitas Partai Demokrat tanpa disengaja.
Meski begitu, kedua pengamat tersebut sepakat upaya PK yang diajukan Moeldoko juga dapat memberikan efek bumerang karena berpotensi menaikkan elektabilitas Partai Demokrat tanpa disengaja.
Partai Demokrat AHY, kata dia, justru dapat membangun sentimen publik bahwa mereka sedang digembosi oleh rezim pemerintahan yang sedang berjalan.
“Bisa saja masyarakat akan menilai bahwa upaya yang dilakukan kubu Moeldoko ini akan membangun persepsi Demokrat ini sedang dizalimi,” jelas Agung.
Selain itu, Agung menambahkan manuver Moeldoko juga dapat memberi insentif elektoral karena membuat Demokrat jadi menjadi lebih hidup, solid, dan memiliki panggung depan untuk beratraksi politik jelang 2024.
“Setidaknya Partai Demokrat punya sarana politik agar publik semakin peduli dan empati terhadap partai ini,” pungkasnya.
Penulis : Redaksi
Dapatkan update informasi Bekesah.co seputar Bontang dan Kalimantan Timur dengan bergabung di Whatsap grup ini. Cukup klik link di bawah ini
https://chat.whatsapp.com/L4DcfLR9YvdDkNKiF2cCPG
