Bontang
Kajari Bontang Desak Data Warga Miskin Diperbarui
BEKESAH.co – Kejaksaan Negri (Kejari) Bontang akan memantau kucuran anggaran APBD Bontang sebagai bantuan terhadap masyarakat terdampak kebijakan penanganan virus corona (Covid-19).
Pos anggaran sebanyak Rp 39 miliar itu rencananya akan dialokasikan untuk pengadaan alat kesehatan dan pemberian insentif bagi warga kurang mampu terdampak kebijakan pemerintah.
Kajari Bontang Dasplin menegaskan, pemerintah perlu mengevaluasi data sasaran bantuan yang layak mendapatkan stimulus ekonomi tersebut.
“Kami pantau terus, mulai dari anggaran pengadaan alat APD, alkes dan insentif. Tapi ini yang paling penting, harus ada pembaharuan data,” ujar Daspin, Selasa (7/4/2020).
Lebih lanjut, ia meminta agar dilakukan survey secara langsung terhadap warga kurang mampu. Ia beranggapan, data warga kurang mampu yang dijadikan acuan pemerintah daerah saat ini kurang valid.
“Perlunya survei ulang data warga kurang mampu, terus sekaligus survei langsung supaya kita bisa mengetahui kondisi sebenarnya,” sarannya.
Sejauh ini, pendataan warga kurang mampu di setiap RT masih terus berlangsung. Selanjutnya, data ini akan diajukan ke kelurahan dan kecamatan.
Lurah Berbas Pantai, Rendhy Maulia mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya pendataan warga kepada RT masing-masing. Ia beranggapan, RT menjadi unit yang paling mengerti keadaan warganya terkini.
“Sebenarnya pihak kelurahan dan Babinsa perlu survei langsung, tetapi kami menganggap yang mengetahui kondisi masyarakat sebenarnya itu adalah masing-masing RT-nya. Ketakutanya kalau kami yang langsung turun, ternyata ada warga yang keliatannya saja enggak mampu, tapi ternyata ada rumahnya diluar Bontang. Kan kami enggak tahu,” ujar Rendhy. (*)
Penulis: Ismail Usman
