Headline
Jokowi Bakal Tunjuk Langsung Kepala Ibu Kota Negara Baru di Kaltim
BEKESAH.co – Berada di dua kabupaten, Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) nantinya tidak akan dipimpin oleh gubernur.
Menko Kemaritiman dan Investasi, LuhutBinsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah telah memutuskan nantinya IKN akan dikepalai badan otorita, yang langsung dipilih oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Badan otorita ini setingkat menteri. Saya kira akan segera undang-undangnya jadi, menteri/kepala otorita ibu kota Indonesia,” kata Luhut di sela acara Rakornas & Dialog Nasional dengan tema ‘Merajut Konektivitas Ibukota Negara’ di Ballroom 2 The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, Rabu (26/2/2020).
Ia mengatakan, saat ini Jokowi tengah memfinalisasi siapa kepala otorita IKN di Kaltim. Sejalan dengan itu, Luhut juga mengungkap sejumlah alternatif pembiayaan proyek di IKN. Dia mengatakan gedung pemerintahan semua dibiayai oleh APBN.
Hal ini sudah dibahas dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan dilaporkan ke Jokowi. Selanjutnya, bangunan dan fasilitas lainnya akan dibiayai di luar APBN.
Dia menyebut, sejumlah sarana seperti hiburan, edukasi, resor, kesehatan dan pusat keuangan akan diambil alih swasta. Setidaknya sudah 30 perusahaan dari asing maupun dalam negeri sempat mengemukakan ketertarikan.
“Banyak investor partner tertarik bangun ibu kota negara ini, saya baru dikirim list-nya sudah hampir 30 perusahaan besar yang ingin berpartisipasi. Semua kita minta dengan high kualitas. Kita tidak mau ada tidak green di sana,” jelasnya.
“Banyak perusahaan investor luar negeri yang ingin masuk. Dari Amerika ingin masuk, Jepang masuk, Abu Dhabi UEA masuk, Singapura, banyak sekali.”
Luhut menyebut pemerintahan bakal pindah ke ibu kota baru pada kuartal pertama 2024. Sejauh ini tahapan pemindahan ibu kota sudah sesuai harapan.
“Pemindahan ibu kota ini semua berjalan seperti yang kita harapkan. Tadi Bappenas sudah mengatur semua, kita harapkan nanti pada kuartal I-2024, pemerintahan ini udah pindah di ibu kota baru,” kata Luhut lagi.
Mengenai pembebasan lahan, dia menuturkan semua sudah beres kecuali persoalan yang minor. Tapi Luhut tak mengelaborasi lebih lanjut.
“Semua sekarang gotong royong, kita kerjakan terintegrasi sehingga betul-betul nanti ini jadi kota yang sangat indah, terintegrasi, green city dan membawa Indonesia ke dunia internasional,” urainya.
Sementara itu, Sekretaris Tim Kajian Ibu Kota Negara (IKN) Kementerian PPN/Bappenas Hayu Parasati menambahkan proses yang telah dijalankan sejak 2019 lalu, kini memasuki babak akhir. Proses tersebut di antaranya mengenai regulasi.
“Kaitannya dengan penyiapan regulasi, penyiapan RUU tentang ibu kota negara, kemudian penyiapan Perpres tentang badan otorita yang akan kelola persiapan pemindahan dan pembangunannya sendiri,” katanya.
Dikatakan, pembahasan RUU tentang ibu kota negara segera dilakukan antara eksekutif dan legislatif pada tahun ini. Selain itu, penetapan aturan mengenai badan otorita ditargetkan rampung semester pertama tahun ini.
“Perkiraannya bulan Juni nanti semua RUU dan master plan-nya sendiri sudah siap, sehingga Juli ke depan akan dimulai dengan soft groundbreaking, akan dimulai seterusnya untuk penyiapan pembangunan,” katanya.
