Bontang
3 Alasan Mengapa Kenaikan Harga BBM Harus Kita Tolak
BEKESAH.co, Bontang – Kenaikan harga BBM per 3 September kemarin mendapat reaksi beragam dari masyarakat. Pasalnya, kondisi perekenomian warga saat ini sedang tidak baik-baik saja.
Kritik keras datang dari Pengamat Hukum Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah. Dia menilai pemerintah selalu berdalih bahwa kenaikan harga BBM dikarenakan selama ini 70 persen subsidi BBM dinikmati oleh orang mampu.
“Lantas darimana data mampu tidak mampu ini? Tidak ada data yang jelas bagaimana pemerintah mengkualifikasikan orang mampu dan tidak,” ungkap Castro, panggilan akrabnya kepada media ini, Sabtu, (3/9/2022).
Pengamat Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah.
Tapi jika ditelusuri, kata dia bisa jadi data kategori orang mampu ini merujuk standar garis kemiskinan yang ditetapkan pemerintah melalui BPS. Dimana per Maret 2021 ditetapkan sebesar Rp. 472.525.
“Jadi penduduk yang pengeluaran perkapitanya dalam sebulan di bawah angka itu, dikualifikasikan sebagai penduduk miskin. Sementara yang di atas angka itu dikualifikasikan tidak miskin atau mampu,” terangnya.
Dia menuturkan, bagaimana mungkin data orang miskin ini dikonversi menjadi data penikmat BBM bersubsidi. Ini seperti hendak memotong daging dengan pisau dapur. Coba bayangkan, apakah masuk akal penduduk dengan pendapat perkapita sebulan sebesar Rp 500 ribu dikualifikasikan pendudukan tidak miskin atau mampu.
“Jelas klaim Pemerintah ini sungguh sangat menyesatkan,” katanya.
Kedua, kata dia jika dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia misalnya. Maka pilhan menaikkan harga BBM adalah keliru besar. Sebagai perbandingan, harga bensin terbaru di Malaysia per Agustus 2022 dengan oktan 95 atau RON 95 dijual seharga RM 2,05 atau setara dengan Rp 6.780 per liter (kurs Rp 3.300)
“Bandingkan dengan harga pertalite (RON 90) dan pertamax (RON 92) di Indonesia. Harga bensin RON 95 di Malaysia (yang notabene RON atau oktan-nya lebih bagus dari pertalite dan pertamax), jauh lebih murah,” beber dia.
Castro mensinyalir, kenaikan harga BBM berkaitan erat dengan pembiayaan IKN. Untuk menyelamatkan lapak bisnis oligarki di proyek megah IKN.
“Segala cara dihalalkan pemerintah. Dan sudah pasti rakyat yang selalu ditumbalkan. Mulai dari menggenjot pajak, hingga pencabutan subsidi yang berimbas kepada kenaikan harga BBM ini. Jadi jelas jika kenaikan harga BBM ini adalah politik tumbal untuk pembiayaan IKN,” katanya.
Lebih lanjut dia menilai, pemerintah mencari jalan pintas untuk pembiayaan IKN dengan cara mengorbankan rakyat. Berdasarkan tiga alasan tersebut, maka tidak ada pilihan bagi masyarakat untuk tidak begerak melawan keputusan pemerintah yang tidak pro-rakyat ini.
“Semua elemen harus tumpah ruah ke jalan-jalan, ekspresikan sikap penolakan kita,” pungkasnya.
Penulis : Ahmad Nugraha
